angkaberita - Pemprov Kepri memastikan akan memenuhi kewajiban belanja hingga ujung tahun anggaran, termasuk belanja prioritas seperti transfer daerah dan pembiayaan DAK serta kewajiban gaji ke ASN.
Mereka juga mengawal terus penyerapan APBD hingga akhir tahun anggaran. Pendeknya, Pemprov berusaha mengoptimalkan anggaran dengan tidak mengendapkan dana ke pihak ketiga. “Kepri tidak ada mengendapkan dana saat ini,” tegas Luki Zaiman, Penjabat Sekdaprov Kepri, kemarin.
Dia bahkan mengklaim, berdasarkan hasil evaluasi bersama Kemendagri RI, serapan Kepri hingga 23 Desember tertinggi kedua secara nasional. Penegasan dia sampaikan merespon pernyataan Kemenkeu RI terkait rendahnya serapan APBD sejumlah Pemda di Tanah Air hingga jelang tutup buku.
Versi Kemenkeu, dengan kondisi itu, potensi SiLPA di APBD membesar. Per Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) hingga 20 Desember, belanja APBD 2025 baru terealisasi sebesar Rp 1.001,93 triliun dari pagu sebesar Rp 1.414,88 triliun.
Dana Ngendap Di Bank
Artinya, masih terdapat Rp 412,95 triliun anggaran di daerah berpotensi SiLPA. Nah, dari total realisasi APBD tadi, sebagian besar terserap ke belanja pegawai, yakni sekitar 40 persen. Kemudian belanja barang dan jasa sebesar 28,95 persen, belanja modal hanya 10,7 persen. Sisanya pos belanja lainnya.
Wakil Menkeu, Suahasil Nazara mengakui akselerasi belanja, APBN dan APBD, bukan perkara mudah di sisa tahun ini. Sebab, pemerintah telah memasuki masa tutup buku sekaligus persiapan penyusunan laporan keuangan.
Kondisinya, sebut dia, masih terdapat dana kas Pemda mengendap di perbankan sebesar Rp 218,2 triliun hingga November 2025. Kemenkeu berharap Pemda dapat menyerap menyerap mereka hingga akhir Desember. “Kita berharap daerah akan segera menyelesaikan belanjanya di bulan Desember ini,” kata Suhasil, seperti kontan.co tulis,kemarin.
(*)
