angkaberita – Gubernur Ansar kemungkinan besar akan menunjuk Penjabat Sekdaprov Kepri begitu Adi Prihantara pensiun di awal Oktober, meskipun sejumlah nama digadang-gadang menjadi penggantinya. Kenapa?
Selain (1) Tersedia payung hukum, juga (2) Gubernur Ansar selama empat tahun menakhodai Pemprov “identik” dengan resep pejabat sementara, termasuk Penjabat Sekdaprov.
Sebagai bukti, tahun 2021-2022, dia pernah menunjuk dua Penjabat Sekdaprov, masing-masing, Lamidi dan Eko Sumbaryadi. Lamidi bahkan, dua kali termasuk periode perpanjangan. Resep serupa juga Ansar lakukan di level OPD, termasuk Kepala Dispar Kepri, meskipun dengan status Plt.
Nah, dua nama digadang-gadang ke Sekdaprov, yakni Hasan dan Abdullah, masing-masing, Kadispar dan Kepala Bapenda, juga merasakan lompatan karir di Pemprov di tangan Ansar dengan skema serupa. Hanya, belakangan sepak terjang mereka terhitung semenjana.
Hasan, untuk sebagian, terseret gaduh PAD saat memamerkan terobosan dia menangani pariwisata di Kepri. Dullah, sapaan akrab Abdullah, masih berkutat mengurus pajak daerah, khususnya pajak alat berat.
Lewat Tangan DPRD
Padahal, bulan Oktober bersaman Sekdaprov Prihantara pensiun, Pemprov masuk pembahasan RAPBD 2026 dengan DPRD Kepri. Dengan tenggat pengesahan di November, sekaligus berbarengan rencana mutasi besar-besaran Pemprov seperti klaim Wagub Nyanyang, praktis Pj. memang pilihan masuk akal.
Apalagi (3) Ansar juga belum memberikan sinyal pengganti definitif, meskipun tersedia skenario talent pool tanpa lelang jabatan seperti diamini Kepala BKD Kepri. “Belum,” jawab Ansar, seperti hariankepri tulis, soal pengganti Sekdaprov Prihantara.
Boleh Jadi, Ansar menunggu (4) Kepastian dana transfer ke APBD Kepri. Kemenkeu biasanya merilis di pertengahan Oktober. Sebab, jika benar-benar terpangkas. Utang ke BRK Syariah benar-benar akan menjadi opsi menambal belanja daerah di APBD Kepri 2026.
Kepala BKAD tak menampik kemungkinan itu. “Kita tunggu saja,” kata Kepala BKAD Kepri, Venni Detiawati, per WA merujuk ketuk palu APBN di Senayan. Ansar ngebet ke situ. Sebab, utang ke bank, Pemprov bebas mengalokasinya peruntukan dana di APBD.
Kalau Pemprov jadi mengutang, kuncinya di DPRD Kepri. Konsekuensinya, Pemprov-DPRD harus ada kompromi. Apalagi, meskipun sekoalisi, Ketua DPRD Kepri tak sepenuhnya sejalan dengan Gubernur Ansar. Iman tidak sendirian. Terakhir, (5) Rencana perombakan jilid II Ansar-Nyanyang juga menjadi pekerjaan rumah sendiri.
Dan, bukan mustahil menjadi pintu kompromi utang. Yakni, tunjuk Sekdaprov definitif baru perombakan Kepala OPD, atau sebaliknya. Kalau Ansar memilih opsi terakhir, artinya Oktober hanya akan Pj. Sekdaprov.
(*)
