angkaberita – Jelang pembahasan APBD-P Kepri di bulan Juli, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang kompak mengusik soal dana Pokir DPRD Kepri. Ansar bahkan mengkritisi peruntukan dana pokir di Dispar dan Diskominfo. Kata dia, selama ini kurang tepat sasaran. Tarik ulur APBD-P?
Kemungkinan ke situ, untuk sebagian, bukan tanpa alasan. Selain (1) Sekdaprov Kepri menyebut kemungkinan pemangkasan TPP ASN Pemprov di APBD-P. Juga (2) Pemprov barusan hanya membayar gaji dan tunjangan melekat tanpa TPP saat pencairan gaji ke-13 kemarin.
Kemudian (3) kritikan terkait dana Pokir DPRD agaknya mengulang “jurus” serupa saat Pemprov menerbitkan kebijakan berbagi saat pencairan THR di Lebaran April silam. Belakangan DPRD melunak, dengan memangkas sebagian Pokir dan dana perjalanan dinas di Setwan.
Ujungnya, ASN Pemprov khususnya PNS menerima THR kemarin sebesar take home pay. Kecuali Wahyu Wayudin, tiada legislator DPRD Kepri mengkritisi kinerja penerimaan daerah Pemprov di APBD. Abdullah, Kepala Bapenda, sendiri selepas rotasi langsung gerak cepat mencari duit PAD.
Ulang Sukses THR
Dia perintahkan seluruh UPT Samsat di Kepri proaktif, dengan menargetkan pemilik kendaraan belum membayar pajak. Bahkan, di Tanjungpinang, petugas mereka keliling mencari kendaraan mati pajak. Bagi Pemprov, hanya dengan membahas ulang dana pokir, skenario pemangkasan TPP ASN berpeluang batal.
Sebab, anggaran bulan kepentingan TPP ASN dan besaran Pokir bulanan DPRD Kepri hampir sebanding. Setahun diperlukan Rp 300 miliar, terbagi ke 45 anggota DPRD. Alias, hampir 6 miliar per orang setahun, atau Rp 500 juta per bulan. Sedangkan keperluan TPP, versi BKAD, Pemprov perlu Rp 45 miliar per bulan ke belasan ribu ASN.
Tekanan ke Pemprov, saat APBD-P 2025, kian menguat setelah DPRD Batam, meski kondisi efisiensi, ternyata optimis dengan mengesahkan APBD-P naik. Optimisme tadi, untuk sebagian, wajar. Karena 60 persen PDRB di Kepri memang dari Batam.
Nah, jika tidak terjadi kompromi soal TPP ASN dan Pokir, bukan mustahil APBD-P Kepri terjadi “penyesuaian” dengan memangkas habis belanja pembangunan. Dengan kondisi itu, isu krusial di pembahasan APBD-P nanti agaknya APBD-P turun atau tidak.
Kuncinya cuma dengan (1) Jadi atau tidak pemangkasan TPP ASN dan (2) Setuju atau tidak DPRD mengalokasi ulang peruntukan dana pokir. Duet Ansar-Nyanyang, dengan kembali mengusik Pokir, agaknya ingin mengulang sukses "gertakan" saat pembahasan THR kemarin.
(*)
