angkaberita – Demi klaim menambal defisit APBD, Pemko Tanjungpinang mengutang ke BRK Syariah sebesar Rp 36 miliar dengan tenggat pelunasan selama enam bulan ke depan. Walikota Lis Darmansyah meneken langsung akad utang disaksikan Ketua DPRD Tanjungpinang, Selasa (17/6/2025). Kenapa Wako Lis nekad meskipun terdengar kritik?
Dari BRK Syariah, Branch Manager Tanjungpinang, Baharudin. Selain membayar TPP ASN Pemko, utang Pemko tadi juga keperluan pembiayaan lainnya. “Di antaranya rutinitas dari pada pembiayaan kita yang tidak mencukupi,” kata Wako Lis, seperti riaupos tulis, kemarin.
Tapi, Lis tak merinci rutinitas dimaksud. Dia hanya berterima kasih kepada BRK Syariah atas terealisasinya akad utang tadi. “Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita lakukan di masa-masa akan datang dalam rangka untuk terus membangun kota Tanjungpinang,” kata Lis.
Plt. Dirut BRK Syariah Helwin Yunus mengklaim akad pembiayaan tadi telah melalui mekanisme sesuai ketentuan berlaku. “Dan teman-teman di cabang Tanjungpinang siap melaksanakan ini,” kata dia. Dua hari sebelumnya, Pemko lewat Diskominfo mengklaim utang demi perputaran ekonomi.
Sebab, lewat belanja ASN melalui TPP juga mendorong perekonomian, lewat UMKM. Utang dilakukan, kata Kadiskominfo Teguh, karena APBD defisit sebesar Rp 280 miliar. “Sektor UMKM erat kaitannya dengan kemampuan belanja pegawai,” klaim Teguh. Jumlah ASN di Pemko Tanjungpinang sebanyak 5.613 orang, termasuk pegawai PPPK.
Trik Politik?
Jika melihat pernyataan Wako Lis dalam beberapa kesempatan terakhir, langkah pengajuan utang ke BRK Syariah agaknya terkait dengan “janji politik” dia sewaktu Pilwako lalu. Saat itu, merespon rencana Pj Wako memangkas TPP ASN Pemko, dia menentang.
Namun, belakangan Pemko memangkas juga TPP ASN sebesar 25 persen. Nah, sejak itu, komunikasi publik Wako Lis berubah. Dia menekankan Pemko akan selalu menepati dan memenuhi hak ASN, termasuk TPP. Sebagai kompensasi, Pemko meminta ASN menjalankan kewajiban.
Saat bersamaan, Lis juga mengumbar rencana rotasi pejabat eselon Pemko dan peleburan sejumlah OPD di tahun ini. Selain penghematan anggaran keperluan lebih mendesak, juga penataan organisasi di Pemko demi merealisasikan target pemerintahannya ke depan.
Pada titik itu, untuk sebagian, Lis agaknya ingin janji TPP tepat waktu menjadi trade off skenario peleburan OPD dan mutasi pejabat eselon. Simpelnya, Lis sepertinya demi memastikan tidak terjadi dinamika internal sekaligus meredam ekses terhadap kebijakan dia nantinya. Yakni, pangkas pejabat “lewat” TPP ASN. (*)
