angkaberita – Inpres Nomor 1/2025 agaknya benar-benar menguji kepiawaian KDH dan jajaran di Tanah Air mengelola kontraksi APBD masing-masing. Hasilnya, ada daerah sukses menyehatkan APBD lewat kebijakan pahit, ada juga daerah sibuk pejabatnya curhat keterbatasan anggaran.
Sempena Hari Kebangkitan Nasional, alias Harkitnas, setiap 20 Mei kondisi tadi terungkap ke publik. Di NTB, Gubernur Lalu mengklaim dia berhasil menghemat APBD hingga Rp 100 miliar dari perampingan OPD barusan dia lantik pejabatnya.
Di Kepri, Wagub Nyanyang justru sibuk menjawab keluhan soal TPP ASN, sedangkan rencana perampingan OPD di Pemprov tidak ada sama sekali dalam rencana mutasi terdekat. Klaim Wagub, Pemprov tak akan menahan hak ASN kalau memang duitnya ada.
Sedangkan Kepala BKAD justru memberikan pengakuan mengejutkan. Duitnya digunakan membayar utang tunda bayar dulu. Di Kepri, ASN dan TPP agaknya menjadi pekerjaan rumah paling pelik bagi Ansar-Nyanyang. Terbukti, saat lebaran kemarin, soal itu bikin Pemprov-DPRD Kepri tarik ulur kepentingan.
Urusan Parkir
Sekdaprov Adi Prihantara bahkan menyebut kemungkinan TPP ASN kena pangkas, bukan sekadar tersendat pembayaraanya seperti beberapa waktu terakhir. Dia menyebut, Pemprov berencana memangkas TPP saat pembahasan APBD-P. Kemungkinan, versi Wagub, bulan Juli.
Kata Adi, belanja pegawai termasuk TPP porsinya sudah lebih dari 30 persen batas tolenransi APBD. Kata Venni, Kepala BKAD, khusus TPP per bulan Pemprov butuh duit Rp 45 miliar agar terbayar seluruh TPP tadi. Kondisi serupa kembali terjadi di urusan penerimaan daerah, terutama lewat retribusi parkir.
Di Kepri, khususnya Tanjungpinang dan Batam, Pemda dan DPRD setempat belum terlihat agresivitas pemikiran mereka. Di Jakarta, DPRD di sana selangkah lebih maju dengan mengusulkan pembentukan BUMD khusus mengurus retribusi parkir. Bahkan, dulu mereka juga berencana membikin Perda Kantin demi mendongkrak PAD.
Di Kepri, tidak terdengar sama sekali ikhtiar ke sana. Terbaru, Menko Pangan akhirnya malah memberikan lampu hijau melibatkan kantin sekolah menyukseskan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menambal PAD. Padahal di sejumlah sekolah, keberadaan kantin turut membantu operasional sekolah, sebelum BPK Kepri menyebutnya illegal lantaran tiada payung hukum.
(*)
