angkaberita – Kendati APBD defisit, Pemprov Kepri memastikan tidak akan mengobrak-abrik SOTK berujung pencopotan sejumlah pejabat eselon II nantinya. Sebab, perubahan SOTK perlu pengesahan lewat Perda. Kecuali Abdullah, rotasi pejabat Pemprov Kepri bersifat pergeseran saja.
“Tidak ada (perubahan SOTK),” tegas Novianto, Kabiro Ortal Pemprov Kepri, Jumat (16/5/2025) terkait kabar mutasi di tangan Gubernur Ansar dalam waktu dekat. Sebelumnya beredar sejumlah nama pejabat eselon II Pemprov segera bergeser lewat talent pool usai Ansar-Nyanyang resmi menang Pilgub 2024.
Kabar kian santer setelah Sekda Bintan dan Kepala DPMPTSP Bintan hijrah ke Pemprov, termasuk ploting jabatan keduanya. Pejabat disebut-sebut bakal bergeser ialah Jhon Andriasta Barus, Diky Wijaya, Misni. Kemudian Burhanudin, Hendri dan Abdullah.
Hendri, Kepala DLH, hengkang ke Pemko Tanjungpinang menjadi Sekda di sana. Sedangkan Dullah, sapaan akrab Kabiro Umum Setdaprov, bakal promosi. Sebab, dia satu-satunya berstatus pejabat eselon IIA. Terpisah, Wagub Nyanyang memastikan rotasi nantinya telah melalui penilaian.
Namun, dia tak menyebut nama. Dia menyatakan Pemprov menunggu restu Mendagri. “Kami sudah bersurat ke Kemendagri, tinggal menunggu persetujuan terkait SOTK. Mudah-mudahan segera disetujui,” kata Wagub Nyanyang, seperti kepripost tulis, akhir pekan lalu.
Dia juga memastikan rotasi nantinya mengandalkan pejabat sekarang, tidak ada rencana Pemprov merekrut talent dari luar Kepri, meskipun tidak ada larangan. Khusus Dullah, nama dia juga santer dikaitkan kursi Sekdaprov pengganti Adi Prihantara.
Kejutan Dullah
Beda dengan nama lainnya, Dullah santer promosi dalam rotasi Pemprov nantinya. Gubernur Ansar dikabarkan sreg dengan kerja beres dia di jabatan sekarang. Saat Pilkada lalu, Ansar bahkan dikabarkan menggadang-gadang dia menjadi Pj Bupati Natuna, sebelum akhirnya ke Rika Azmi, Kadis Ketahanan Pangan.
Di Setdaprov, Dullah mengelola anggaran paling besar dibanding biro lainnya. Sehingga Setdaprov masuk 10 besar penyedot APBD Kepri. Nah, dengan pengalaman itu, bukan mustahil Gubernur Ansar menunjuknya menangani Bapenda Kepri. Sebab, dengan kondisi APBD Kepri sekarang defisit, hanya dua andalan Gubernur Ansar mengelola APBD.
Yakni, Kepala BKAD dan Kepala Bapenda. Sebagai bendahara pengeluaran Pemprov, Kepala BKAD terbilang tak jelek-jelek amat menyelesaikan pekerjaan rumah rasionalisasi anggaran, bahkan untuk keperluan itu harus bersinggungan dengan DPRD Kepri. Meski di akhir dia curhat APBD Kepri tak baik-baik saja.
Pun, Kepala Bapenda. Kinerja triwulan I 2025 terhitung tak buruk-buruk amat, dengan kondisi terbit Inpres No. 1/2025 dan berlakunya ketentuan opsen pajak kendaraan perintah UU HKPD. Hanya, kritik DPR ke Gubernur Ansar di depan KDH lainnya di Tanah Air, khususnya soal PAD, agaknya menjadi pintu kemungkinan “penyegaran” di sana.
Apalagi, kinerja PAD Kepri tak berbanding lurus dengan koar-koar Gubernur Ansar membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri tertinggi di Sumatera. Sebab, publik tahunya urusan PAD dan pendapatan di Bapenda. Padahal, kinerja Bapenda juga tergantung OPD penghasil lainnya, termasuk BKAD lewat retribusi pengelolaan aset.
Nah, Dullah dapat menjadi “jalan tengah” tarik ulur itu. Sebab, Gubernur Ansar disebut-sebut mempercayainya, tapi Pemprov tak ingin kehilangan kepercayaan DPRD Kepri. Karenanya, tak berlebihan, Bapenda dan Beperenlitbang santer dalam rotasi nanti. Sebab, bersama BKAD dan Bapenda, Baperenlitbang kunci mengegolkan pembahasan APBD dengan DPRD Kepri lewat TPAD di bawah Sekdaprov.
(*)