angkaberita – Gubernur Ansar barusan membagikan DPA ke para pembantunya di Pemprov Kepri. Terdapat tujuh OPD dengan jatah anggaran di atas Rp 100 miliar, termasuk Bapenda dan BKAD. Di bawah kendali Gubernur Ansar, tahun 2024 siapa unjuk gigi?
Tahun 2025, Gubernur Ansar mempercayakan anggaran Rp 821,54 miliar kepada BKAD meskipun Sekdaprov mengklaim sebagian besar duit tadi buat melunasi tunda bayar Pemprov. Kepada Bapenda, Gubernur Ansar juga mempercayakan pengelolaan anggaran sebesar Rp 110,87 miliar, sebagian termasuk guan mengawal kebijakan opsen pajak.
Kendati lebih rendah dibanding tahun lalu, masing-masing, sebesar Rp 826,45 miliar dan Rp 128,60 miliar, Gubernur Ansar agaknya masih mempercayai sepak terjang keduanya. Apalagi tahun lalu, meskipun Kepri di APBD 2024 defisit, realisasi APBD tanggung jawab mereka tak buruk-buruk amat. Keduanya, untuk sebagian, tetap dapat unjuk gigi.
BKAD semisal, meskipun realisasi belanja daerah tahun lalu tak semoncer tahun 2022, angkanya tetap di atas 90 persen, termasuk mencakup realisasi belanja bagi hasil ke Pemko/Pemkab di Kepri. Tahun 2022, BKAD serapan anggaran hampir 100 persen sehingga berujung penghargaan Kemendagri. Begitu juga dengan Bapenda, meskipun realisasi pendapatan daerah lalu tak mencapai target.
Tapi, kontribusi pajak daerah ke PAD terhitung signifikan. Bahkan, realisasinya kembali overtarget. Pajak kendaraan bermotor dan turunannya masih menjadi penopang utamanya. Tahun 2022 realisasi PAD Kepri juga berujung penghargaan dari Kemendagri. Pemprov di BUMD Awards Pemprov di BUMD Awards 2023 memborong dua dari tiga kategori penghargaan. Tapi, tahun lalu, Pemprov gagal mengulang prestasi.
Rapor Bapenda-BKAD
Bersama Sekdaprov, BKAD dan Bapenda membantu Gubernur Kepri mengeksekusi APBD hasil rundingan dengan DPRD setiap tahunnya. BKAD mengkordinasikan belanja daerah sesuai dengan perannya sebagai “bendahara pengeluaran” Pemprov Kepri. Sebagai pengelola aset, BKAD juga bertanggung jawab menyetor ke gentong PAD. Lewat penerimaan lain-lain PAD yang sah, BKAD menyetor retribusi daerah, termasuk kantin OPD.
Sedangkan Bapenda mengkoordinasikan kerja pendapatan daerah sesuai tugasnya sebagai “bendahara penerimaan” Pemprov Kepri. Selain memastikan gentong PAD terisi lewat pajak daerah, dia juga memastikan OPD penghasil terealisasi target retribusi daerah mereka. Dengan peran itu, BKAD dan Bapenda menjadi kunci pembahasan APBD dengan DPRD, termasuk soal Dana Pokir.
Tapi, Kepala BKAD Vheny memilih tak menjawab saat dikonfirmasi kabar Mendagri semprit APBD-P Kepri tahun lalu gegara dana pokir. Begitu juga dengan perubahan Perpres soal hak keuangan legislatif kembali at cost. Tapi, lewat pemberitaan sejumlah media, BKAD terhitung rajin merespon isu seperti TPP, eksekusi APBD dan biaya pejalanan dinas ASN.
Begitu juga sewaktu polemik penyaluran dana bagi hasil ke Pemko/Pemkab. Dia juga merespon setiap tudingan ke Pemprov saat tahun politik kemarin. Puncaknya, BKAD sempat menjadi buah bibir. Kepala BKAD, Vheny sendiri terhitung birokrat berpengalaman. Lama di Bappeda, termasuk Sekretaris Bappeda, dan pernah menangani persoalan aset dan tata ruang. Meskipun belakangan perencanaan tata ruang berpindah ke Dinas PUPR.
Gubernur Ansar diyakini menunjuk dia menggantikan Andri Rizal, untuk sebagian, lantaran pengetahuan dan pengalaman menangani aset. Dengan Gubernur Ansar sepertinya bakal memprioritaskan Pulau Dompak lima tahun ke depan, Vheny jebolan SMA favorit di Semarang, agaknya berpeluang mendapatkan tantangan baru. Semisal Kepala Bappeda.
Selain mengakhiri tahun 2024 dengan pajak daerah overtarget, Bapenda Kepri juga menyodorkan kabar gembira sukses menagih piutang pajak ke ATB Batam lewat jalur hukum. Hanya saja, dengan UU HKPD dan Perda Kepri No. 1 Tahun 2024, tantangan Bapenda lima tahun ke depan kian pelik. Belum lagi ketentuan opsen pajak. Pemprov juga bakal kehilangan sejumlah retribusi, termasuk retribusi pekerja asing.
Pajak alat berat belum dapat menjadi andalan. Setahun ke depan, proyeksinya baru Rp 4 miliar. Tantangan Bapenda di tangan Diky Wijaya ialah memastikan gentong PAD tak menyusu terus menerus ke pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Langkah Pemprov dan DPRD membahas Ranperda RTRW menjadi kabar baik. Apalagi jika usulan labuh jangkar dihidupkan kembali. Karena, untuk sebagian, dengan klaim ekonomi Kepri terus tumbuh. Idealnya PAD Kepri juga bertumbuh pesat.
(*)