angkaberita – DPR agaknya punya cara tersendiri mengkritisi kinerja kepala daerah, termasuk Gubernur Kepri. Seperti dilakukan Ketua Komisi II dengan membandingkan kinerja PAD Kepri dengan Jakarta. Sebab, untuk sebagian, kinerja PAD sejatinya kinerja kepala daerah.
“Pak Gubernur Ansar (Gubernur Kepri) ini bajunya saja sama dengan Mas Pramono (Gubernur Jakarta), sama-sama gubernur. Tapi (PAD) angkanya jauh,” ujar Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II, seperti Kompas.com tulis, Rabu (30/4/2025), saat raker dengan Kemendagri dan KDH di Tanah Air.
Raker tadi mencari formula terbaik menggeber pembangunan dengan menggenjot kapasitas fiskal lewat PAD. Sebab, kinerja PAD di Jawa dan luar Jawa timpang. Di Tanah Air, kata Karsayuda, hanya empat provinsi dengan PAD lebih dari 60 persen, alias tak tergantung APBN.
Yakni, Banten dan Jakarta serta Jabar dan Jateng. Selebihnya mengandalkan dana transfer APBN. Terbaru akibat kinerja PAD di Tanah Air memble, APBN kembali defisit di akhir Maret, dengan belanja transfer daerah mendongkrak defisit tadi.
Di Kepri, seperti diungkapkan Kepala Bapenda Kepri, hingga akhir triwulan I tahun 2025, realisasi penerimaan daerah baru Rp 874,336 miliar, atau 22,31 persen APBD 2025 sebesar Rp 3,918 triliun. Sebagian besar bersumber dari dana transfer dari APBN.
Dari PAD, realisasi Rp 391,918 miliar, atau 22,7 persen dari target Rp 1,759 triliun. Dengan penyumbang terbesar Pajak BBM dan Pajak Kendaraan Bermotor, masing-masing, Rp 107,060 miliar dan Rp 95,091. Padahal, Pemprov telah memberikan keringanan pajak kendaraan sejak Januari.
Kunci PAD Di Retribusi
Dengan kondisi tadi, jika tidak terjadi peningkatan PAD, defisit APBD Kepri berpotensi melebar. Skenario terburuk, APBD-P Kepri di Juli mendatang bakal turun dibanding APBD 2025 murni. Curhat Kepala BKAD Kepri menjadi sinyal keras. Kinerja PAD sejatinya kinerja KDH, kalau di Pemprov Kepri berarti kinerja Gubernur Ansar.
Sebab, berdasarkan perundangan, biaya operasional daerah (BOD) KDH berpatokan ke realisasi PAD tahun sebelumnya. Jika PAD memble, BOD Gubernur Ansar tahun depan bakal berkurang. Padahal, BOD merupakan amunisi KDH menggeber kerja-kerja non budgeter.
Ironi lainnya, Gubernur Ansar kerap memamerkan sukses pertumbuhan ekonomi Kepri. Hanya, situasinya tak berbanding lurus dengan kinerja PAD. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, logikannya realisasi PAD juga meningkat. Tapi, karena PAD sepenuhnya mengandalkan pajak, bukan retribusi, terjadi kondisi tak paralel itu.
Sebab, pajak bersifat “passive revenue”, sedangkan retribusi bersifat “active revenue”. Retribusi ialak imbal jasa dari pelayanan publik, dan artinya harus ada investasi dari Pemprov. Sebuah kajian mengkonfirmasi kondisi itu, retribusi rendah mencerminkan kinerja pelayanan publik Pemda di mata warga belum memuaskan.
Tak heran, Wagub Nyanyang mengaku Pemprov bakal menggeber retribusi ke PAD di APBD-P Kepri mendatang. Dalam rezim pertumbuhan ekonomi mengandalkan belanja publik, PAD menjadi bentuk korelasi positif peningkatan pertumbuah ekonomi bersumber belanja publik tadi.
(*)
