angkaberita – Pemprov Riau benar-benar di ambang kebangkrutan. Gubernur Abdul Wahid belakangan uring-uringan lantaran potensi defisit APBD mencapai Rp 3,5 triliun. Bahkan, dengan mengenolkan belanja kegiatan OPD, Pemprov masih tetap defisit sebesar Rp 1 triliun.
Gegera kondisi itu, Gubernur mengaku tak dapat tidur nyenyak. "Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka, hari ini saya tidurnya hampir jam 3 subuh, setiap hari, dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini. Pokoknya setelah salat, saya langsung rapat dan bekerja,” kata Gubernur Wahid, kemarin.
Dia mengaku belum melihat solusi menambal defisit APBD tadi. Karena itu, dia berancang-ancang memangkas TPP ASN di sana. Jumlah mereka tak sedikit. Kata dia, ada 21 ribu ASN Pemprov, termasuk guru-guru. Potensi defisit termasuk gegara utang, alias tunda bayar di APBD.
ASN Utang Bank
Rencana pemangkasan TPP tadi langsung membuat ASN di sana ketar-ketir. Kini, mereka juga ikutan tidak dapat tidur nyenyak. Sebab, selama ini, mereka mengandalkan TPP setelah SK mereka telah tergadai di bank. Rencana Gubernur Wahid memangkas TPP juga masuk akal. Sebab, seluruh OPD di sana setahun ke depan tanpa kegiatan.
Dengan begitu, ASN juga tiada kerja. Kebijakan TPP dibayarkan karena ada beban kerja. Nah, dengan kondisi tiada kerja, sah-sah saja Pemprov Riau memangkas TPP. Hanya belum terungkap besarannya. Gubernur Wahid tak risau dengan ASN. Kalaupun mereka ketar-ketir, ataupun protes.
Dia mengaku telah punya jawabannya. "Jika ada OPD tetap mau melaksanakan kegiatan, saya kasi pilihan, boleh dilaksanakan, tapi TPP dipotong" kata Gubernur Wahid. Berdasarkan data, APBD Riau tahun 2024 naik Rp 1 triliun dibanding tahun 2023, menjadi Rp 11 triliun dengan belanja pegawai hampir 40 persen. Kalangan pengamat menyebut perilaku koruptif birokrasi pemicunya.
(*)
