angkaberita - Pemerintah terus menggeber kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbaru, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran APBN keperluan itu cukup. Sehingga tidak diperlukan bantuan dari APBD seperti telah terkumpul sejauh ini. Pemda nantinya tak diwajibkan menyumbang MBG.
Karena Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG program pemerintah pusat dan bersumber dari APBN. Tahun ini, APBN mengucurkan Rp 71 triliun. "Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah," kata Dadan Hindayana, Kepala BGN, seperti detikcom tulis, Jumat (28/2/2025).
Namun, lanjut dia, bagi Pemda telah sukarela mengalokasikan APBD mereka. BGN mendorong mereka mengalokasikan keperluan penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SP2G) di daerah bersangkutan. Dadan lantas menyebut sepertu Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro, masing-masing, Rp 700 miliar dan Rp 300 miliar.
Pada Januari lalu, pemerintah lewat Kemendagri mendorong APBD guna mendukung eksekusi MBG. Bahkan, seperti diakui Mendagri Tito Karnavian, telah terkumpul Rp 5 triliun dari APBD sejumlah Pemda siapa mem-back up kebijakan MBG. Mendagri secara khusus membahas dengan Sekda di Tanah Air. Kata Tito, eksekusi anggaran baru dimulai usai September 2025.
APBD Bikin Dapur Umum
Nah, lanjut dia, kemungkinan pergeseran APBD lewat APBD-P saat itu. Nantinya bersamaan pembangunan SP2G di sekolah-sekolah, perkiraan sebanyak 2.000 SP2G. Nah, dengan dukungan APBD sebesar Rp 5 triliun tadi, terutama dari Pemprov kuat PAD, pemerintah dapat membangun hingga 4.000 SP2G. Di Kepri, Pemprov menambah anggaran MBG menjadi Rp 50 miliar. Sebelumnya Rp 18 miliar.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menyebut tambahan dana bersumber dari efisiensi APBD Kepri lewat Inpres No. 1 Tahun 2025. Kata dia, seperti tulis hariankepri, guna menyukseskan MBG di 167 sekolah, jenajang SMA.SMK dan SLB se-Kepri. Dukungan anggaran tadi seperti penyediaan dapur, distribusi makanan dan kebutuhan lain sesuai arahan BGN.
BKG, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kepri Rika Azmi, menargekatkan Kepri tersedia 253 SP2G, dengan lokasi menyesuaikan kondisi geografis. “Sehingga model pelayanan di daerah terpencil disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” jelas Rika. Kebijakan MBG di Kepri dilaksanakan bertahap.
Tahun 2025 sebanyak 19 persen, tahun 2026 eksekusi 40 persen. Kemudian tahun 2027 sebanyak 60 persen, dan setahun setelahnya 80 persen. Tuntas 100 persen di tahun 2029. Targetnya menyasar 98.068 orang dari 516.149 peserta didik di Kepri, dengan prioritas pelajar PAUD, TK dan SD.
(*)
