angkaberita – Hitungan hari pelantikan Gubernur Kepri hasil Pilgub 2024, kasak-kusuk resafel dan pengisian kursi Sekdaprov menguat. Bukan saja terdapat belasan jabatan kepala OPD lowong hingga akhir tahun akibat pensiun, tapi juga lampu hijau Mendagri kepada KDH terpilih merombak pejabatnya tanpa perlu menunggu setelah enam bulan ke depan.
Iklan Area Batam dan Tanjungpinang  |
Khusus kursi Sekdaprov, disebut-sebut, dinamika bursa nama calon kuat berubah cepat. Apalagi Adi Prihantara, Sekdaprov sekarang segera beralih menjadi pejabat fungsional di BPSDM Kepri. Kecuali Gubernur Ansar, publik hanya dapat meraba-raba siapa calon kuat Sekdaprov Kepri pilihan dia. Selebihnya, kondisi defisit APBD dan Inpres Efisiensi Anggaran agaknya tak menjadi pertimbangan Ansar. Siapa calon kuat?
Sebelum ini, nama Luki Zaiman Prawira mencuat. Selain lama menjabat di Pemkab Bintan, bahkan sejak Ansar bupati di sana, dia juga melejit di periode pertama pemerintahan Ansar dengan menduduki kursi Asisten II Setdaprov sekaligus pernah Plt. Kadispar. Jabatan Kadispar, untuk sebagian, juga pernah menjadi portofolio Sekdaprov Kepri sebelumnya.
Nama lain, jika kriteriannya Sekda di tujuh kabupaten/kota, nama Ronny Kartika Sekda Bintan mencuat. Kata kuncinya pejabat teras Pemkab Bintan. Terbaru, selepas hajatan Pilkada serentak di Kepri, tiga nama mencuat. Yakni, Darson Kepala Bakesbangpol Kepri, kemudian Hasan Kepala Diskominfo dan Abdullah Kepala Biro Umum Setdaprov Kepri.
Tiga Nama Kuat
Kecuali Abdullah, dua nama lainnya telah memenuhi syarat menjabat Sekdaprov dalam UU ASN. Yakni, pejabat eselon IIA. Namun, kemungkinan resafel di periode kedua Gubernur Ansar membuka peluang Abdullah. Nah, setidaknya terdapat tiga alasan tiga nama tadi menguat sebagai calon Sekdaprov Kepri lima tahun ke depan. Pertama, OPD mereka bukan hanya strategis secara anggaran, tapi juga termasuk tipe A.
Di APBD, anggaran OPD mereka tiga tahun terakhir selalu di atas Rp 30 miliar. Biro Umum menginduk ke anggaran Setdaprov. Kedua, jika Pemprov ibarat seorang manusia, ketiganya merupakan bagian vital. Diskominfo merupakan “Mulut KDH” lewat peran sebagai Jubir Pemprov. Biro Umum tak ubahnya “Kaki Tangan KDH”, alias khadim KDH di Pemprov. Sedangkan Bakesbangpol menjadi “Mata Telinga KDH” dengan jejaring informasi mereka.
Terakhir, sekaligus paling khas Gubernur Ansar, pola promosi jabatan mereka mirip kalau tak bisa dibilang sama. Dengan skenario tadi, publik dapat melihat kans Abdullah jika nanti Gubernur Ansar benar-benar meresafel kepala OPD demi mengisi pejabat pensiun atau Plt di tahun ini. Kalau Abdullah bergeser ke OPD lowong tadi, dia artinya berhak melenggang ke bursa Sekdaprov.
Sebab, lima kursi OPD lowong atau Plt seluruhnya jabatan eselon IIA. Sekdaprov Kepri jabatan eselon IB, seperti rektor UMRAH di Tanjungpinang. Kursi Sekdaprov menjadi krusial sekarang lantaran Kepri tengah defisit APBD dan efisiensi anggaran menyusul terbitnya Inpres No. 1/2025. Intinya, pemerintah memangkas dana transfer daerah total sebesar Rp 50 triliun lebih, termasuk di Kepri.
Promosi Jabatan Khas Ansar
Selain kedekatan, termasuk secara Pemda, Gubernur Ansar juga menyaring calon “tangan kanannya” di Pemprov dengan cara promosi cepat lewat penugasan ke sejumlah jabatan berbeda. Jabatan dimaksud termasuk dengan skema Plt. Selain menjadi unjuk kompetensi, skenario Plt juga menjadi uji loyalitas mereka.
Abdullah semisal, Gubernur Ansar mengorbitkan dia ke pentas kursi Sekdaprov lewat Plt Kabiro Umum Setdaprov setelah Marthen Maromon hijarah ke DPRD Kepri. Sebelumnya Abdullah Kabid Umum Dan Urusan Rumah Tangga Setdaprov. Hitungan bulan, Ansar resmi mendefinitifkan dia. Setelah terbit Perda No. 4/2021, Bang Dul sapaan akrab dia, juga langsung dipercaya Ansar menjabat Plt. Kabiro Adpim.
OPD terbaru tadi mengganti Biro Humas dan Protokol. Biro Humas, dan belakangan Diskominfo, agaknya menjadi langkah pertama Gubernur Ansar mengawali agenda-agenda kebijakan strategis dia selama menjabat KDH Kepri. Jika Adpim menjadi Jubir Gubernur Ansar, Diskominfo menjadi Jubir Pemprov sekaligus menjadi gatekeeper komunikasi publik.
Biro Umum, di tangan Abdullah, terbilang sukses mengawal agenda strategis Gubernur Ansar, seperti hajatan dengan skala nasional di Kepri, di antaranya kunjungan Presiden RI di Batam, BUMD Awards Di Bintan, Peringatan Kemerdekaan RI di Natuna, dan sejenisnya. Pendeknya, Biro Umum sukses melakoni peran “Palugada”, alias Apa Elu Mau Gua Ada. Gubernur Ansar kabarnya puas dengan kerja beres Abdullah.
Hingga, konon kabarnya, Ansar sempat berencana menunjuk dia menjadi Plt Bupati Natuna saat Pilkada 2024. Belakangan Gubernur Ansar menunjuk Rika Azmi, Kadis Ketahanan Pangan Kepri pernah pejabat Pemkab Natuna, seperti Said Nursyahdu Kadisperkim Di Lingga dan Andi Agung Kadisdik di Batam. Totalitas Abdullah menakhodai satu dari sembilan biro Setdaprov dengan anggaran terbesar, disebut-sebut, menjadikan dia berpeluang melenggang ke bursa Sekdaprov.
Apalagi, dengan jejak karir lama di Setdaprov, dia agaknya paham seluk beluk hingga tetek bengek di internal Setdaprov Kepri, termasuk dinamika plus minus di baliknya. Ibaratnya, dia “kuncen” Pemprov Kepri. Kalau film Hollywood, Abdullah seperti kisah The Butler di Gedung Putih, Amerika Serikat.
Syaratkan Loyalitas Tanpa Batas
Di birokrasi, sirkulasi jabatan meniscayakan kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). Tapi, dengan status Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepala daerah, seperti Gubernur Ansar merupakan penentu akhir nasib rotasi pejabat OPD di Pemprov Kepri. Baik lewat skema job fit maupun open bidding alias lelang jabatan. Hasan Kadiskominfo merupakan pejabat hasil lelang jabatan di era Gubernur Ansar.
Seperti Abdullah, Gubernur Ansar juga mempromosikan karir dia dengan cepat. Tahun 2021, Hasan merengkuh sejumlah jabatan berbeda. Hijrah ke Pemprov dengan status Kabag Perbatasan Setdakab Bintan, Gubernur Ansar langsung mempercayakan Kabag Humas Pemprov ke Hasan. Hitungan bulan, dia resmi menjabat Kabiro Humas menggantikan Abdullah.
Kemudian setelah terbit Perda No. 4/2021, Hasan menjabat Kadiskominfo. Biro Humas, dan belakangan Biro Adpim, serta Biro Umum merupakan jabatan eselon IIB. Praktis, dalam setahun Hasan promosi ke sejumlah jabatan kunci. Kepercayaan Ansar ke Hasan berlanjut dengan menunjuk dia menjadi Pj. Wako Tanjungpinang setelah Wako Rahma habis masa jabatan.
Hasan, berdasarkan pengakuan sejumlah kalangan paham sepak terjang dia, sejak di Bintan terhitung loyal dengan Ansar. Di sana, Hasan pernah menjabat Camat sebelum mutasi ke Pemkab. Loyalitas dia ke Ansar, konon, tanpa batas. Puncak loyalitas Hasan kepada Ansar, boleh jadi, saat dia rela “melepaskan” kursi Pj. Wako setelah terseret kasus tanah di Polresta Bintan, dengan status tersangka.
Sebagai kompensasi, Gubernur Ansar tetap mempertahankan dia menjabat Kadiskominfo, dengan jeda Plh Kadiskominfo, sehabis Komisi I DPRD Kepri menyorotinya. Dalih Gubernur Ansar perintah Kemendagri. Beda perlakuan Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan dalam kasus Hasan menjadi pergunjingan di media lokal. Jika melihat dinamika itu, boleh jadi, Hasan berpeluang ke kursi Sekdaprov. Sebab, dia “hulubalang” setia. Kalau di film Mandarin, mirip kisah Wolf Warrior.
Guru Sumber Rekrutmen Birokrat
Di Kepri, menjadi guru bukan akhir segalanya. Tapi, untuk sebagian, justru awal dari segalanya. Terbukti, tak sedikit pejabat di Pemko/Pemkan di Bumi Segantang Lada berlatar belakang guru. Nah, dari sekian guru kini juga berpeluang melenggang ke ASN tertinggi Pemprov Kepri ialah Darson. Kini, dia kepala Bakesbangpol Kepri.
Seperti Abdullah dan Hasan, di masa Gubernur Ansar, jejak karir dia juga terbilang melesat cepat. Hitungan tahun, dari Kepala SMAN 4 Tanjungpinang menjadi kepala OPD strategis. Sebelum Kepala Bakesbangpol, Darson menjabat Sekretaris Disdik Kepri dan Plt. Kepala Disdik Kepri. Guru dan ASN di Kepri merupakan ceruk berpengaruh.
Di publik, suara mereka terhitung lebih didengar berkat interaksi dan peran sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Seperti Dewi Kumalasari, Darson juga pernah merasakan pengalaman mengajar di SMAN 5 Tanjungpinang. Sejak itu, karir dia menanjak dan sebagian besar sebagai kepala sekolah. Selain SMAN 4, dia pernah Kepala SMAN 3 dan SMAN 6.
Darson juga sedikit dari sekian guru di Tanjungpinang bergelar doktor. Rekan guru mengenang dia sosok pendorong sekaligus penyemangat mengejar kompetensi fungsional. Ujungnya kenaikan pangkat. Tak heran, dia melambung sebagai guru teladan di Bumi Gurindam. Meskipun guru fisika, dia juga piawai berpantun. Buku kombinasi dia menjadi catatan rekor MURI.
Kompetensi jejaring guru, untuk sebagian, agaknya menjadi alasan Gubernur Ansar menariknya ke Pemprov menjadi Sekretaris Disdik hingga Bakesbangpol. Nah, beda dengan Abdullah dan Hasan, meskipun tak sedekat dan melekat secara kedinasan dengan KDH, Darson khatam soal dinamika sentrifugal pemerintahan serta hukum aksi reaksi di birokrasi. Dan, karenanya dia berpeluang menjadi kuda hitam di kursi Sekdaprov. Karena ibarat film, dia sosok guru idaman seperti kisah “Guru-guru Gokil”.
(*)
