angkaberita.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menantang Gubernur Ansar membuat desain penataan permukiman di kawasan pesisir. Kalau perlu Pemprov membuka sayembara desain visualisasi sehingga Kepri dapat menjadi percontohan nasional.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan saat menerima audiensi Gubernur Ansar, Jumat (3/1/2025). Bahkan Kementerian berjanji mendukung pendanaan keperluan investasinya kelak. Usulan sayembara tadi setelah Gubernur melontarkan pujian ke Kementerian terkait sejumlah terobosan kebijakan.
Seperti penghapusan BPHTB warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulunya bernama IMB, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari. Pemprov Kepri berterima kasih dengan segala ikhtiar kemudahan tadi.
"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, seperti kompas.com kutip, kemarin.
Fahri berdalih, Kepri merupakan daerah strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global. "Untuk itu, selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata politisi Partai Gelora itu.
Kepada Fahri, Gubernur Ansar mengungkapkan selain kawasan pesisir, Kepri kini juga menghadapi persoalan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan. Apalagi sekarang kian banyak pendatang dari berbagai daerah bermukim di Kepri. Ansar berharap terobosan kebijakan Kementerian PKP tadi dapat menjadi stimulus penyediaan hunian terjangkau bagi MBR di Kepri, terutama di kawasan pesisir.
Jejak Kepri
Lobi Gubernur Ansar ke Wakil Menteri bersamaan menghangatnya kasus Rempang di Batam. Kini, BP Batam juga tengah menata permukiman warga terkena relokasi rencana investasi PSN di sana, dengan lokasi Tanjung Banon. Selain persoalan Rempang, Kepri juga menghadapi tantangan sertifikasi kepemilikan lahan dan atau hunian di kawasan pesisir, seperti isu kapling laut.
Bahkan menjadi sorotan lantaran menjadi kasus hukum. Sejumlah orang, termasuk pejabat Pemprov Kepri, terseret kasus pidana dalam persoalan itu. Terbaru, revitalisasi hunian warga Suku Laut di Lingga juga menuai sorotan publik lantaran dinilai terdapat sejumlah ketidakberesan pengelolaan. Keduanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri.
Dengan luas perairan 96 persen luas wilayah, Pemprov Kepri bukan hanya berpotensi menjadi surga investasi pesisir. Tapi, untuk sebagian, juga sorotan publik terutama soal penambangan pasir laut. Isu terakhir mencuat lagi setelah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut, meskipun belakangan Pemprov justru telah mengkapling lokasi penambangan dengan dalih mendorong investasi.
(*)
