Kena Coret Di RPJP Kepri 2005-2025, Kereta Api Pinang-Bintan Bukan Ikhwal Baru?
angkaberita.id - Pemko Tanjungpinang lewat Bapelitbang berangan-angan 20 tahun ke depan Pinang-Bintan terbangun rel kereta api. Selain kepentingan sistem transportasi daerah juga memberikan kemudahan akses layanan ke warga, termasuk mendongkrak ekonomi pariwisata.
Bapelitbang telah memasukkan ke RPJP Tanjungpinang 2025-2045. Kini tengah harmonisasi dengan RPJP Kepri. Usulan tadi, seperti diklaim Bapelitbang, arahan pemerintah pusat melalui Bappenas RI. Sebelum nantinya juga penyesuaian dengan RTRW lewat Ranperda.
"Tapi kalau ekonomi baik, bisa saja dibangun rel kereta api rute Tanjungpinang-Bintan," ungkap Robert Lukman, Kepala Bapelitbang, seperti dikutip keprinews, pekan lalu. Selebihnya menjadi kerja Bapperenlitbang Kepri menyinkronkan dengan kabupaten/kota lainnya.
Kini Pemko bersiap menyusun Ranperda RTRW menopang usulan tadi. Sehingga nantinya jika pemerintah atau pihak ketiga ingin menjajaki investasi ke sana, Tanjungpinang telah memiliki regulasi sandaran kebijakan pembangunan sistem transportasinya.
Bukan Barang Baru
"Jadi, ini untuk jangka pangjang, untuk 20 tahun ke depan. Kalau sekarang ada yang dipikir tidak mungkin, tapi bisa saja," sebut dia. Lukman agaknya telah bersiap rencana tadi bakal memanen kritikan. Lis Darmansyah semisal, anggota DPRD Kepri Dapil Kepri langsung mengkritiknya.
Katanya, Pemko sebaiknya fokus pada kerja-kerja membereskan persoalan di depan mata. Seperti penataan kota demi kepentingan pariwisata dan perekonomian. Juga membereskan persoalan banjir di Bumi Gurindam, seperti di Perumahan Galaxy, sekitaran Bandara RHF dan Kampung Kolam.
"Ketimbang berbicara soal pembangunan rel kereta api," kata Lis, Walikota Tanjungpinang 2013-2018. Pendeknya, dia menilai sekarang rencana itu belum prioritas, meskipun dia sepakat pembangunan tadi dimungkinkan ketika kemampuan fiskal memungkinkan kelak.
Juga dasar pertimbangannya manfaat bagi warga. "Kalau Batam mungkin," kata dia merujuk potensi pengguna akses transportasi di Batam lebih banyak dibanding Pinang-Bintan. Soal pembangunan kereta api, termasuk monorel atau LRT dan sejenisnya, sepengetahuan dia prioritas di Batam.
Terkait kabar usulan kereta api telah masuk ke RPJP Kepri 2005-2025, dia mengaku tak ada. Begitu juga sewaktu disampaikan, Komisi III menolak usulan soal itu. Saat itu, Lis lama menjadi anggota Komisi III bahkan pernah menjadi Ketua Komisi III membidangi pembangunan.
"Tidak ada," jawab dia singkat. Tapi, penelusuran angkaberita ke sejumlah kalangan paham dan terlibat penyusunan RPJP Kepri 20 tahun lalu, usulan tadi sempat tertuang di draft RPJP sebelum pengesahan di tahun 2010. Tapi, saat pemaparan di DPRD, Komisi III mencoretnya.
"Pertimbangan usulan, menghubungkan destinasi wisata di Pinang-Bintan. Konsepnya memang monorel, bukan rel darat," kata sumber. Skenarionya, lokasi stasiun berada di lokasi destinasi wisata, seperti di Wacopek, Trikora dan sebagainya. "Sehingga dapat melihat pemandangan sekitar," jelas dia.
Dengan kata lain, alasan pengusulan saat itu mendukung industri pariwisata di Pulau Bintan. "Kandas setelah DPRD lewat Komisi III mencoretnya," kata sumber melanjutkan. Dia menambahkan, jika rencana serupa kembali ke RPJP, memang perlu penyesuaian di RTRW Kepri. Pemprov lewat Bapperenlitbang bertanggung jawab menyinkronkan karena mencakup dua daerah berbeda.
Terpisah, Rudy Chua mengaku memang dulu pernah terlontar wacana membangun jalur kereta ke Lagoi di Bintan, alternatif MRT. " Tapi hanya sebatas wacana," kata dia, anggota Komisi II DPRD Kepri tapi pernah lama di Komisi III.
Tapi, dia memastikan DPRD khususnya Komisi III saat itu, tak pernah mencoret dari pembahasan RPJP Kepri sekarang. "Bagaimana mau coret kalau tak ada barangnya," jawab dia. Wacana MRT, atau kereta api ke Lagoi di Bintan tadi sebatas wacana lisan saat pembahasan Bandara Busung di Bintan.
Jalur kereta menjadi alternatif kalau Bandara Busung tak terbangun. Belakangan DPRD Kepri menyepakati usulan Bandara Busung, meskipun hingga sekarang tak kunjung terselesaikan pembangunannya. Dibangun tahun 2012 dan operasional 2019, tapi hingga 2023 terkatung-katung.
Gubernur Ansar beberapa waktu terakhir melobi Kemenhub menganggarkan pembangunan Bandara Busung. Sedangkan kereta api, apalagi MRT, Rudy mengatakan kalau sekarang tidak realistis. Dia berkaca kondisi LRT serupa di Jakarta. "Kosong melompong," kata dia menyebut kondisi LRT Pulomas ke Kelapa Gading. Padahal penduduk Jakarta berlipat dari Pinang-Bintan.
(*)
