Kejati Bikin Command Center Maritime, Buru Duit ‘Kapal Hantu’ Atau Pasir Laut Kepri?
angkaberita.id - Kajati Rudi Margono bikin gebrakan di Kepri. Lewat Command Center Maritime (CCM), Kejati ingin memburu duit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menguap di Kepri. Skenarionya berupa sinergi penegakan hukum di sektor kelautan bareng-bareng dengan pemangku kepentingan laut di Kepri lainnya.
Pusat Komando Maritim rintisan Kejati melibatkan Pemprov Kepri dan instansi vertikal sektor kelautan di Bumi Segantang Lada, terutama di Batam dan Bintan serta Karimun. Sinergi tadi terungkap saat rakor di Kejati, Jumat (29/12/2023). Kajati Rudi mengaku sinergi demi optimalisasi PNBP dan pelayanan publik.
"Ke depan, kita bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan. Utamanya terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan," kata Rudi. Gubernur Ansar menyebut sinergi tadi sejalan dengan ikhtiar membangun good governance. "Saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan," kata dia, dalam keterangan tertulis, Jumat.
Pusat Komando Maritim tadi berperan memonitor dan mengelola lalulintas maritim serta menyediakan data penting keperluan penegakkan hukum dan pengawasan kelautan. Sinergi melibatkan Kanwil Bea Cukai, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo dan sebagainya. Wakajati Rinie mengatakan optimalisasi PNBP melalui audit rutin pelabuhan.
Kemudian penyelidikan terhadap indikasi penyelewengan. Sinergi juga membangun peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi pengelolaan PNBP dan kerjasama lintas sektor demi efisiensi. Ikhtiar rintisan tadi diharapkan menjadi model penegakkan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di Tanah Air.
Di akhir, Gubernur Ansar dan Kajati serta pihak terkait meneken pakta integritas sinergi penegakkan hukum dan peningkatan pendapatan negara di sektor maritim. Gubernur Ansar mengaku sektor kelautan menjadi andalan, tapi kontribusi belum maksimal. Sehingga Kepri perlu menggebernya.
Dua Alasan
Selain Kepri provinsi terluas wilayah perairan di Tanah Air, juga PAD di APBD setiap tahun masih menyusu dari pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Padahal, untuk sebagian, potensi pendapatan ekonomi dari laut belum tergarap. Sektor kelautan juga menjadi permintaan DPRD ke Pemprov Kepri agar menggali dengan serius sewaktu menyetujui APBD 2024.
Selain perikanan, dengan skema perikanan tangkap dari KKP, potensi PNBP dari sektor kelautan Kepri banyak belum tergarap. Seperti sektor pariwisata di kawasan konservasi perairan (Coremap). Dinas KKP Kepri telah merintis kerjasama dengan pihak ketiga. Yakni, Kedubes Amerika Serikat guna pemetaan potensi.
Bali menjadi contoh sukses optimalisasi PNBP sektor Coremap lewat skema UPT. Karena pengembangan industri kelautan, menurut analisis, lama return of investment, tambang pasir laut menjadi opsi mendulang duit laut Kepri dengan cepat. Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Kepri melontarkan gagasan itu.
Kemudian, seperti ditegaskan Menhub sewaktu di Batam, banyak duit PNBP di Kepri menguap gegara masih banyaknya "kapal hantu", alias kapal masuk ke perairan Kepri tanpa mengaktifkan AIS-nya. Kemenhub bakal memburu mereka dengan denda Rp 75 juta. Jumlah PNBP tak kecil.
Kemudian labuh jangkar, Pemprov kandas setelah Kemenhub lewat Ditjen Perhubungan Laut menolaknya. Khusus pasir laut, KKP mengajak pengusaha di Kepri berinvestasi meskipun aturan teknisnya masih penggodogan di KKP dan Kementerian ESDM.
Ikhtiar optimalisasi PNBP sektor kelautan di Kepri lebih realistis dibanding berharap pengesahan RUU Daerah Kepulauan, kini menjadi inisiatif DPD RI. Sebab, bukan hanya hampir 20 tahun mandeg, juga realitas politik delapan provinsi kepulauan di Tanah Air di Senayan masih jauh panggang dari api.
(*)
