Penjabat KDH: Mendagri Ungkap 59 Nama Dapat Rapor Merah, Segera Kena Copot
angkaberita.id - Mendagri mengonfirmasi kabar pencopotan Pj. Bupati Kampar. Dia mencopot Pj. Firdaus lantaran diduga tak netral menjelang Pemilu 2024. Langkah pencopotan bentuk penegasan kepada Pj. KDH coba-coba main mata di tahun politik.
"Setelah kita evaluasi betul informasi-informasi itu, otomatis kita ganti dan bukan hanya Kampar. Ada beberapa yang laporan masyarakat yang kita dicek oleh inspektorat benar, ada bukti-buktinya, ya kita ambil langkah tegas," kata Menteri Tito, seperti dilansir detikcom, Selasa (19/12/2023).
Tito menegaskan, Kemendagri terus mengevaluasi 112 penjabat KDH di Tanah Air, terutama terkait netralitras ASN. Data Kemendagri, terdapat 59 Pj. KDH mendapatkan rapor merah. "Karena juga banyak komplain, komplain dari partai-partai politik, kemudian komplain dari peserta pemilu, apalagi nanti mau ada Pilkada juga," beber Menteri Tito.
Mendagri menunjuk Hambali, Sekda Kampar menggantikan Firdaus menjabat Pj. Bupati setelah Tito mencopot Firdaus lewat SK Mendagri No. 100.2.1.3-6598 Tahun 2023. Padahal Firdaus baru saja pelantikan perpanjangan masa jabatan dia sebagai Pj. Bupati Kampar. Firdaus sendiri Kabiro Pemerintahan dan Otda Setprov Riau.
Mendagri meneken keputusan pencopotan di Jakarta pada 13 Desember 2023. Pencopotan dia menambah daftar Pj. KDH kena copot dari Mendagri. Sebelumnya Pj. Walikota Cimahi akibat gagal mengendalikan inflasi. Kemudian Pj. Gubernur Babel lantaran alasan serupa.
Kecuali Tanjungpinang, tujuh KDH habis masa jabatan di tahun 2024 lantaran Pilkada serentak, termasuk Gubernur Kepri. Dua nama santer bakal bertarung di Pilgub mendatang. Yakni, Muhammad Rudi Walikota Batam dan Ansar Ahmad Gubernur Kepri sekarang.
(*)