Gaduh Rempang: Menteri Bahlil Turun Ke Batam, Ada Kompensasi Baru Ke Warga
angkaberita.id - Menyusul demo berujung bentrokan di Batam, Senin (11/9/2023), Presiden Jokowi langsung memerintahkan Bahlil Lahadalia, Mentri Investasi/Kepala BPKPM turun ke Rempang menjelaskan soal Rempang Eco City ke warga di sana.
Sebab, menurut Presiden, konflik relokasi lahan di Rempang akibat komunikasi kurang baik. Kata Jokowi, gaduh tak akan terjadi jika warga diajak bicara atas rencana pengembangan proyek Rempang tadi.
Saat relokasi, warga akan diberikan lahan selus 500 meter persegi, dnegan rumah tipe 45 di atasnya. Tapi, Presiden menilai kompensasi tadi tak dikomunikasikan dengan baik ke warga. "Akhirnya menjadi masalah," kata Presiden, seperti dilansir Katadata mengutip laporan Antara, Selasa (12/9/2023).
Rempang Eco City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 lewat Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2023 pada 28 Agustus. PT Makmur Elok Graha, anah usaha Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata, menjadi pemegang konsesi pengembangan di sana.
Menkopolhukam, Mahfud MD memerintahkan aparat keamanan menangani gejolak di Rempang lebih hati-hati dengan menekannya persuasi lewat dialog terbuka. "Saya harap kepada penegak hukum di daerah supaya berhati-hati menangani," pesan Mahfud.
Sebab, menurutnya, relokasi lahan warga terdampak telah menemui kesepakatan antara mayoritas warga, pemerintah, pengembang dan DPRD. Hanya, menurut dia, informasi kesepakatan tadi belum sepenuhnya tersampaikan ke warga.
Kompensasi Baru
Selain menyiapkan permukiman pengganti relokasi di Dapur III, Sijantung di Galang, BP Batam juga telah menyiapkan hunian sementara kepada warga di Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek serta Ruko dan rumah. Kepada mereka, BP Batam juga menaikkan jadup selama tinggal di hunian sementara.
Dari semula Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK, seperti dilansir ariranews, kini menjadi Rp 1.200.000 per orang per bulan. BIaya tadi telah termasuk biaya air, listrik dan kebutuhan lainnya. Selain biaya hidup tadi, warga juga akan terkena relokasi juga akan mendapatkan biaya sewa Rp 1.200.000 per bulan, dari sebelumnya Rp 1.000.000.
Nah, jika warga nantinya memilih tinggal di saudara atau di luar hunian sementara disediakan, uang sewa tadi diberikan kepda warga tadi setiap bulannya. "Hunian baru dan biaya hidup ini, kami berikan sampai rumah permanen baru masyarakat Rempang terdampak selesai dibangun," kata Ariastuty Sirait, Kabiro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Selasa.
Hunian jatah warga di permukiman baru berupa rumah tipe 45 seharg Rp 120 juta, dengan luas lahan 500 meter persegi. Lokasi Dapur III Sijantung juga dapat bersandar kapal atau keperluan melaut. Nah, kampung baru tadi bakal menjadi kampung percontohan di Tanah Air.
Di sana juga akan dibangun sekolah jenjang SD-SMA, pusat layanan kesehatan, olaharga dan sosial. Juga tempat ibadah, tempat pemakaman umum dan fasilitas dermaga sandar kapal nelayan serta trayek transhub. Pembangunan hunian pengganti relokasi dikerjakan selama 12 bulan sejak pematangan lahan, dengan target hunian tahap I selesai bulan Agustus 2024.
(*)
