Kalla Ungkap Modal Ketuai Golkar Rp 600 Miliar, Segini Nilai Kapitalisasi Partai Golkar
3 min read
Kalla Ungkap Modal Ketuai Golkar Rp 600 Miliar, Segini Nilai Kapitalisasi Partai Golkar
angkaberita.id - Saat seluruh DPD I Golkar di Tanah Air sepakat menolak Munaslub, Jusuf Kalla tiba-tiba melontarkan pernyataan perlu modal Rp 600 miliar menjadi Ketum Golkar. Dia blak-blakan saat mengisi seminar sekolah politik di Puskapol UI, Senin (31/7/2023).
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar jangan harap, kalau Anda tidak punya modal Rp 600 miliar (maju)," ujar Kalla, Wapres Jokowi 2014-2019, seperti dikutip detikcom, Senin. Katanya, modal sebesar itu berlaku di seluruh parpol di Tanah Air. Kecuali, lanjut Kalla, Parpol dengan pendiri masih ada, seperti PDIP dan Nasdem.
"(Kalau) partai sudah go public, artinya pemilihan (ketum) butuh biaya besar," pesan Kalla, Ketum Golkar 2004-2009 saat menjabat Wapres SBY. Kalla, untuk sebagian, agaknya tengah menyindir hiruk pikuk wacana Munaslub. Pendeknya, Kalla sedang memberitahu ada kekuatan "kapital besar" di balik hiruk pikuk Munaslub.
Munaslub, seperti diketahui, bermula dari lontaran Lawrence Siburian, petinggi Golkar sekaligus pentolan Depinas Soksi 1957. Bahlil Lahadalia dan Luhut Panjaitan, keduanya kader Golkar dan anggota Kabinet Jokowi-Makruf langsung menyambar lontaran wacana tadi. Keduanya, kalau didukung menyatakan siap maju menggantikan Ketum Airlangga.
Konteks Munaslub tentu Pilpres 2024, dan elektabilitas rendah Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, hanya pintu masuk. Targetnya, untuk sebagian, agar Golkar menentukan arah gerbong politiknya segera. Sebab, sebagai peraih kursi terbesar kedua di DPR, Golkar berpeluang mengubah peta koalisi menjadi tiga kutub.
Kini, dengan presidential threshold 20 persen, baru PDIP satu-satunya koalisi Pilpres pasti ke 2024, dengan Ganjar Capres mereka. Kubu Prabowo dan kubu Anies menjadi koalisi sementara. Nah, Golkar berpeluang besar memastikan skenario terbaru koalisi Pilpres nantinya. Di Golkar, Ketum Airlangga merupakan pentolan faksi MKGR, penyumbang terbesar kursi Fraksi Golkar di DPR.
Industri Politik
Blak-blakan Kalla tadi juga diamini Surya Paloh, pendiri dan patron Nasdem. Dengan skema Pemilu, lewat ketentuan perundangannya, sekarang agaknya menjadikan Parpol cara termurah meraih kursi KDH dengan peluang terpilih lebih besar.
Nah, Paloh tak ingin Pilkada transaksional meskipun Nasdem berpotensi meraup duit Rp 1 triliun ikut di tiga Pilkada serentak. Karenanya, klaim dia, Nasdem meniadakan "mahar politik" demi mendapatkan perahu atau kendaraan politik mereka berkontestasi di politik elektoral.
"Kita tidak bisa menutup mata, memang money politcs itu masih ada di mana-mana. Saya berani jamin tidak ada daerah pemilihan bebas dari money politik, namun Nasdem konsisten menolak potensi menerima uang jumlahnya tidak sedikit tersebut," kata Paloh. Pengakuan Kalla dan Paloh menjadi bukti fenomena industriliasasi parpol di Tanah Air.
Bukti lainnya, banyak pengusaha bergabung ke parpol. Bahkan, legislator di DPR mayoritas juga pengusaha. Terakhir, karena sumber pemberi kerja, industri politik akhirnya menjadi ladang mencari pekerjaan. Munculah tren Caleg Ampibi, alias anak ponakan dan bini. Nah, lazimnya industri, parpol akhirnya menjelma tak ubahnya entitas atau perusahaan.
Ujungnya, mereka "terbiasa" dengan aksi akuisisi, take over, pemisahan (spin off), serta istilah pemodal (investor) atau saham dan investasi. Ketum parpol lazimnya CEO. Tak heran, cara mengukur nilai kapitalisasinya bukan dari laporan keuangan parpol. Karena sulit mengukur keuangan parpol.
Selain perundangan tak menjelaskan detail ketentuan laporan keuangan, juga audit keuangan biasanya dilakukan auditor tunjukan parpol, bukan lembaga auditor negara. Cara mengukurnya tentu dengan mengakumulasikan aset mereka, termasuk aset kader dengan penghitungan (appraisal) dan kuantifikasi tertentu. Kader biasa dan kader militan tentu beda nilai kapitalisasinya sebagai aset.
Nah, di akhir, dengan modal seperti disebut Kalla tadi, sejatinya tak sebanding dengan nilai kapitalisasi parpol dinakhodai. Investasi tadi akan balik modal dengan cepat. Aburizal Bakrie, Ketum Golkar 2009-2014, pernah berjanji menghibahkan duit satu triliun sebagai dana abadi Golkar. Meskipun investasi tadi belum terealisasi, dia justru telah merasakan balik modal rencana investasinya.
