Suksesi Tanjungpinang (1): Reni Dan Misni Pengganti Walikota Rahma, Kenapa?

Suksesi Tanjungpinang (1): Reni Dan Misni Pengganti Walikota Rahma, Kenapa?

angkaberita.id - Kuasa Rahma, Walikota Tanjungpinang akan berakhir 21 September 2023 mendatang. Bersama DPRD Tanjungpinang, Gubernur Kepri berhak mengajukan tiga nama usulan ke Mendagri sebelum nantinya Presiden Jokowi melalui Menteri Tito Karnavian memutuskan nama penjabat KDH.

Selain internal Pemko, pejabat Pemprov Kepri juga berpeluang. Begitu juga pejabat di Kepri sepanjang memenuhi persyaratan. Yakni, pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Kalangan DPRD mulai menimang-nimang sejumlah nama, termasuk Zul Hidayat, Sekda Tanjungpinang.

"Sesuai aturan pejabat eseon II A. Kalau di Pemko sendiri hanya Sekda (Zul Hidayat) yang memenuhi syarat. Tapi, nanti bisa juga dari Pemprov," sebut Hendra Jaya, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, seperti dikutip hariankepri, Kamis (6/7/2023). Payung hukumnya Permendagri No. 4 Tahun 2023.

Perubahan regulasi tadi, untuk sebagian, telah diterapkan di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta. Namun Hendra mengaku masih menunggu surat resmi dari Kemendagri, meskipun Permendagri telah terbit sejak April lalu. Kendati Sekda Zul Hidayat berpeluang, Hendra mengaku DPRD akan membahasnya lebih dulu.

Di Tanjungpinang, PDIP dan Golkar serta Nasdem merupakan peraih suara terbanyak di Pemilu 2019 sekaligus pemilik kursi terbesar di DPRD. Meskipun Permendagri tadi membuka peluang DPRD bersuara sekaligus mengikis "hak istimewa" Gubernur Ansar. Namun, untuk sebagian, putusan politik terakhir di tangan Mendagri.

Tanpa mendahului Gubernur Ansar, dan juga tanpa mengecilkan peluang calon lainnya, termasuk di Pemprov Kepri. Setidaknya terdapat tiga nama birokrat perempuan Pemprov layak dimajukan menduduki kursi penjabat Walikota Tanjungpinang. Setidaknya terdapat tiga alasan di balik usulan itu.

Tiga Alasan

Pertama, secara politik Bumi Gurindam berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Selain memiliki legislator perempuan terbanyak di DPRD se-Kepri, kursi Walikota Tanjungpinang juga tak steril dari perempuan. Duduknya Suryatati A. Manan dan Rahma menjadi bukti.

Bukti lainnya, dari 10 parpol berkursi di DPRD, lima di antaranya diketuai politisi perempuan. Yakni, PDIP dan PKS. Kemudian Gerindra, Hanura dan PPP. Sehingga, secara teori, di Pilwako 2024 perempuan berpeluang maju ke bursa Walikota pengganti Rahma, termasuk melalui koalisi.

Selain ketua, sejumlah politisi perempuan juga menjadi pengurus teras di parpol masing-masing, seperti PAN dan PKB. Terbaru, tiga dari lima pimpinan KPU Tanjungpinang berasal dari kaum perempuan. Sehingga, secara politik, politisi perempuan di Tanjungpinang tak bisa disepelekan.

Kedua, berbeda dengan gubernur sebelumnya, Gubernur Ansar terhitung banyak mempromosikan birokrat perempuan menjadi pejabat eselonnya di Pemprov Kepri. Setidaknya terdapat lima birokrat perempuan menakhodai OPD di pemerintahan Ansar-Marlin.

Artinya, Ansar mempercayai kemampuan dan kapasitas mereka di pemerintahan, termasuk menangani persoalan kepemerintahan. Bahkan, mereka menduduki OPD strategis, termasuk secara anggaran. Strategis, karena Bapperenlitbang dan BPSDM serta BKD dan BPKAD, mereka mengurus dan bertanggung jawab di hulu organisasi birokarsi (POAC).

Ketiga sekaligus terakhir, kalau Gubernur Ansar ingin mengukir sejarah. Dia cukup mengajukan tiga dari lima kepala OPD di Pemprov Kepri. Selain penjabat KDH di Tanjungpinang dalam dua Pilwako terakhir selalu birokrat pria, juga sukses Ansar menjadi Gubernur Kepri juga tak lepas dari kontribusi perempuan.

Selain istrinya, Dewi Komalasari dengan statusnya legislator DPRD Kepri, juga Marlin Agustina duetnya di Pilgub Kepri. Dewi terbukti menjadi mendongkrak suaranya di Pilgub kemarin. Sebab, kecuali Batam dan Karimun, Ansar-Marlin meraih suara terbanyak di lima kabupaten/kota lainnya.

Bersama Debby, istri Bupati Apri Sujadi, Dewi merupakan legislator DPRD Kepri peraih suara terbanyak di Pileg 2019. Kemudian, berduet dengan Marlin, juga terbukti moncer mengantarkan dia menjadi Gubernur Kepri hasil Pilgub 2020. Meskipun kini disebut pecah kongsi, ada andil Marlin di kemenangan Ansar kemarin.

Selanjutnya Hafizhah, sang menantu. Istri Roby Kurniawan, kini Bupati Bintan, menjadi pendamping setia sang suami saat menang Pilbup Bintan berduet dengan Apri, bupati petahana, saat itu. Sehingga mencatatkan Ansar sekeluarga sebagai klan politik tersukses di Kepri sekarang. Lalu siapa birokrat perempuan Pemprov Kepri dimaksud?

Tiga Birokrat

Selain Reni Yusneli, tentu saja Misni dan Ani Lindawaty. Ketiganya terhitung berpengalaman. Reni pernah Pj Sekdaprov, dan terakhir sukses menakhodai BP2RD Kepri berkat pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Sebelumnya pernah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kini AKAU di BKD Kepri.

Sedangkan Misni, kini Kepala Bapperenlitbang, pernah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Disdukcapil, meskipun di jabatan terakhir, dia terhitung sebentar menjabat. Ani dipercaya Gubernur Ansar menjabat Kepala BPSDM, sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Dua nama lainnya, untuk sebagian, terhitung baru menjabat sekarang dengan status kepala OPD, meskipun kiprah birokrasi keduanya juga tak kalah panjang. Menariknya, tiga nama tadi terbuhul sama-sama pernah mengurus soal perempuan dan anak-anak. Nah, kedua urusan itu, kini tengah menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Makruf.

Yakni, soal stunting, kemudian imunisasi dasar balita, dan posyandu menyasar remaja perempuan serta urusan KB. Kabar baiknya, Ansar dan Komalasari mendapat penghargaan BKKBN berkat rendahnya angka stunting atau kontet. Artinya, calon penerus Kepri ke depan, secara gizi, tak kekurangan.

Kabar buruknya, termasuk di Tanjungpinang, Kepri rawan perdagangan orang, dengan korban kebanyakan perempuan dan anak. Kemudian Kepri, terutama di Batam, juga kian terjangkit kasus kekerasan seksual.

Dua persoalan tadi menjadi pekerjaan rumah terbesar, termasuk bagi calon penjabat Walikota Tanjungpinang nantinya. Selain tentu saja, meskipun klise, persoalan ekonomi. Berstatus ibukota provinsi, Tanjungpinang sepenuhnya hidup mengandalkan APBD, termasuk APBD Kepri.

Nah, bersama tiga nama usulan DPRD Tanjungpinang nantinya, ketiga birokrat tadi layak bersaing hingga ke meja kerja Menteri Tito Karnavian, kecuali Gubernur Ansar memang yakin dengan pilihannya.

(*)

UPDATE: Pembaruan Informasi Soal Keluarga Politik Ansar