Soal Tiket Penerbangan Ke Natuna, Cen Minta Kemenhub Urus Subsidi

cen sui lan (kemeja kuning), anggota dpr dapil kepri setibanya di bandara di tapal batas utara kepri/foto ist

Soal Tiket Penerbangan Ke Natuna, Cen Minta Kemenhub Urus Subsidi

angkaberita.id - Soal harga tiket penerbangan ke Natuna selalu menjadi perhatian Cen Sui Lan, Jubir Kepri di DPR. Dia menegaskan Kemenhub perlu menyubsidi agar penerbangan terjangkau semua kalangan sekaligus menghindari monopoli.

"Penerbangan ke Natuna harus disubsidi, biar tak ada yang monopoli," tegas Cen, anggota Fraksi Golkar di DPR Dapil Kepri, saat rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kemenhub dan jajaran, Rabu pekan lalu.

Kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Cen juga menyoroti soal kebijakan subsidi transportasi Kemenhub sejauh ini. Cen menilai subsidi, termasuk ke Kepri, diperlukan karena kondisinya wilayah kepulauan.

Jika tiada subsidi dipastikan harga tiket mahal. Kalau disubsidi, baru bisa dijangkau masyarakat. Kalau tidak disubsidi, akan terjadi monopoli," tegas Cen memperingatkan. Karena dengan harga tiket mahal kemungkinan hanya kalangan tertentu saja menikmati penerbangan itu.

Cen meminta BKT Kemenhub mengkaji soal itu, dan menunggu jalan tengah mereka menyiasati harga tiket mahal penerbangan ke Natuna. Kepada BKT, dia mengungkapkan perlu duit Rp 5 juta terbang ke Batam dari Natuna. Karena harga tiket Rp 2,5 juta per orang, dengan lama penerbangan 90 menit.

Selain subsidi tiket, Cen juga ingin Kemenhub memastikan urusan bandara di Natuna. Sebab, sekarang kondisinya masih menyatu dengan Lanud Raden Sadjad, alias enclave. Dia berharap Kemenhub dapat memperjelas status tadi. Apalagi disebut telah ada lokasi alternatifnya, yakni Kelarik.

Dengan membuka Kelarik, kata Cen ekonomi di Natuna dapat terdorong. Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan, kini tinggal menunggu lampu hijau Kemenhub. "Jadi, saya minta pemindahan fungsi sipil bandara Ranai menjadi perhatian khusus Pak Menhub," tegas Cen, anggota Komisi V sekaligus Pansus RUU Daerah Kepulauan, pada Januari 2023.

(*)

Bagikan