angkaberita.id

Jalan Politik Purnawira Kepri Di 2024, Siapa Berpeluang?

pemilu 2019, penghitungan konversi suara ke kursinya menggunakan metode saint lague, bukan lagi bilangan pembagi pemilih/foto potretnews.com

jembatan dompak menjadi ikon kota tanjungpinang, ibukota kepri/foto via pupr.kepri

Jalan Politik Purnawira Kepri Di 2024, Siapa Berpeluang?

angkaberita.id - Bagi sejumlah purnawira pejabat di Bumi Segantang Lada, kini masa pensiun agaknya menjadi waktu ideal melawan uzur. Jika pejabat di Pemprov melirik fungsional widyaiswara. Sejumlah pejabat di Pemda di Kepri mencari tempat di perguruan tinggi.

Lainnya, dengan alasan mengabdi ke Kepri, sebagian mereka memutuskan bertarung ke gelanggang politik. Terbaru, Gerry Yasid dan Darmawan, masing-masing, pejabat di Kejati dan pernah menjabat di Polda Kepri. Gerry disebut-sebut tertinggi jumlah dukungan saat maju mendaftar ke DPD pada Pemilu 2024 nanti.

Sedangkan Darmawan berlaga ke DPRD Kepri lewat dapil Bintan-Lingga. Gerry bahkan bersiap pensiun lebih cepat dari jadwal. Kalau Darmawan resmi bergabung ke PDIP setelah pensiun dari kepolisian. Gerry kini masih menjabat Kajati Kepri. Sedangkan Darmawan pernah Wakapolda Kepri 2020-2021.

Peluang Gerry terhitung besar, meskipun sejumlah nama besar juga turut bertarung memperebutkan empat kursi DPD dari Kepri di Senayan. Selain Gerry, terdapat Ismeth Abdullah. Keseluruhan, berdasarkan data KPU Kepri, terdapat 17 pendaftar diterima, dan proses verifikasi dukungan. "Dominan dukungan dari warga Batam," kata Arison, Komisioner KPU Kepri, baru-baru ini.

Ismeth Gubernur Kepri hasil Pilkada langsung di tahun 2005. Sebelumnya menjabat Ketua Otorita Batam, kini BP Batam. Sedangkan Gerry asli Tanjung Uban, lulusan SMAN 1 Tanjungpinang. Di DPD, empat petahana juga kembali mendaftar ke pertarungan 2024. Seperti Ria Saptarika, Haripinto Tanuwidjaja, Dharma Setiawan dan Richard Pasaribu.

Meskipun sejumlah nama baru juga bermunculan dan berpeluang membuat kejutan setelah hampir lima tahun kiprah petahana hasil Pemilu 2019 tak kunjung berhasil mengegolkan RUU Daerah Kepulauan usulan DPD ke Prolegnas DPR sejak tahun 2020. Bahkan, untuk sebagian, nasibnya beda-beda tipis dengan isu Jembatan Batam-Bintan.

Isu terakhir koar-koarnya sejak Kepri seumur jagung menjadi provinsi sendiri. Keduanya telah menggaung sejak tahun 2005, sebelum akhirnya redup seiring waktu. RUU Daerah Kepulauan hasil Deklarasi Ambon, dan Jembatan Batam-Bintan mencuat saat Pilgub 2005. Bagaimana dengan DPRD Kepri?

Sirkulasi Kepri

Kecuali Batam, DPRD Kepri menjanjikan jumlah kursi terbesar di Pemilu 2024. Yakni, 45 kursi terbagi di tujuh dapil, termasuk tiga dapil sendiri di Batam. Peluang Darmawan terbilang terbuka lantaran PDIP langganan menang Pemilu di Kepri, bahkan sejak tiga Pemilu terakhir kader mereka duduk menjadi Ketua DPRD, meskipun gagal mengirimkan wakilnya dari Bintan-Lingga.

Kabar baiknya, Dapil Bintan-Lingga juga tak sealot dapil Batam, meskipun legislatornya di DPRD Kepri bukan sosok sembarangan. Ada istri Gubernur Kepri petahana, istri Bupati Bintan sebelum masuk bui terjerat kasus korupsi. Peta konstelasinya terbilang ajeg. Kabar baiknya, DPRD Kepri juga bakal kebanjiran calon baru setelah sejumlah nama beken memilih bertarung ke arena lainnya.

Seperti Sirajudin Nur ke DPD, kini legislator PKB. Kemudian Rizki Faisal ke DPR dengan status Wakil Ketua DPRD Kepri. Dengan demografi beragam puak, Kepri agaknya tetap berlanjut menjadi provinsi dan politik maskulin seiring keluar masuknya penduduk dan calon pemilih baru hingga tenggat DPT kelak.

(*)

Bagikan
Exit mobile version