Banjir Pengaduan Pemilu Sumatera, DKPP Geber Sidang Etik Di Kanwil Kemenkumham
angkaberita.id - Seiring berjalannya jadwal dan tahapan pemilu 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah kebanjiran pengaduan dari daerah, termasuk dari Sumatera. Mereka mengadukan KPU dan Bawaslu di daerah masing-masing.
DKPP merespon dengan menyidangkan mereka secara online, dan dalam waktu dekat, secara offline alias lansung di daerah terjadi pengaduan. Kesiapan menyusul kerjasama DKPP dengan KemenkumHAM. Nantinya, DKPP akan menggunakan kantor Kanwil KemenkumHAm di masing-masing daerah menjadi lokasi persidangan.
Sinergi dimaksudkan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, dan menjaga netralitas penyelenggaran pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. "Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM melakukan persidangan di daerah, di kantor Kanwil Kemenkumham," ungkap Heddy Lugito, Ketua DKPP, seperti dilansir detikcom, Selasa (11/10/2022).
Ikhtiar tadi, lanjut Lugito, demi memastikan setiap pengaduan, terutama di daerah segera tertangani. Sehingga setiap pelanggaran etik, baik KPU dan Bawaslu, dapat dilakukan demi memastikan netralitas penyelenggaraan Pemilu serentak. DKPP juga ingin memastikan netralitas persidangan.
Karena DKPP tak punya kantor di daerah, Lugito menambahkan, kantor Kanwil Kemenkumham memastikan mereka tak menggunakan aset penyelenggaran Pemilu, KPU atau Bawaslu, dalam setiap persidangan nantinya. Langkah itu juga demi memberikan penyadaran ke publik jika kerja DKPP tidak saat Pemilu nanti.
Sebaliknya seiring dengan jadwal dan tahapan. Terbukti, di periode dia, baru dua bulan pelantikkan DKPP 2022-2027 telah masuk 80 pengaduan pelanggaran etik. "Seminggu dilantik, sudah lima pengaduan. Dua dari Papua, satu dari Aceh, satu dari Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan," beber mantan jurnalis Tempo dan Gatra itu.
(*)
