Hari Kartini Di Kepri, Ada Lima Birokrat Hebat Di Pemprov!
angkaberita.id - Gubernur Ansar memberikan penghargaan kepada tujuh perempuan di Kepri saat peringatan Hari Kartini di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (21/4/2022). Mereka dinilai menginspirasi dengan mendedikasikan hidup dan kehidupan demi kemanfaatan bersama.
Mereka berasal dari tujuh kabupaten/kota di Kepri. Yakni, Dwi Cahya Ningsih (Bintan) atas jasanya di bidang pertanian. Dwi Rahayu (Karimun) di bidang lingkungan hidup. Siti Nurintan (Natuna) di bidang kesehatan. Kemudian Ulan Fitri Rustiana (Lingga) berprestasi di bidang pendidikan.
Kemudian Jamilah (Anambas) berprestasi di bidang lingkungan hidup. Satijah (Batam) berjasa di bidang sosial budaya dan Aminah Ahmad (Tanjungpinang) berjasa di bidang pendidikan. "Hasil perjuangan Kartini sangat dirasakan sampai sekarang. Semangat Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita tertanam di setiap hari perempuan Indonesia," kata Ansar.
Emansipasi serupa, untuk sebagian, juga tergelar di Pemprov Kepri. Setidaknya terdapat lima birokrat perempuan di Pemprov, dua di antaranya menangani urusan krusial keuangan daerah. Yakni, Reni Yusneli dan Venni Meitaria Detiawati, masing-masing, Kepala BP2RD Kepri dan Kepala BPKAD Kepri.
Sedangkan tiga lainnya, juga tak kalah berpengaruhnya, ialah Misni dan Any Lindawaty serta Rika Azmi. Masing-masing, Kepala Dinas PMD Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terakhir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.
Praktis, berdasarkan tupoksi mereka, kelimanya mengurus kewenangan paling krusial dan penuh tantangan di Kepri. Ibarat rumah tangga, mereka mengendalikan keseharian urusan dapur dan hajat hidup pokok keluarga. Rekam jejak kepemimpinan mereka juga panjang dan penuh penugasan birokrasi di sejumlah OPD berbeda, bahkan sebagian mereka sebelum ke Pemprov berkiprah di kabupaten/kota.
Kendati terbatas, lazimnya keterwakilan perempuan di birokrasi di Tanah Air, namun urusan kelimanya justru kebalikannya. Urusan keuangan semisal, seluruh OPD di Pemprov Kepri rujukannya ke BPKAD sebagai bendara pengeluaran. Sedangkan Gubernur Kepri harus mendengarkan BP2RD sebelum merencanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan pembiayaan.
Sekilas Mereka
Reni Yusneli, birokrat paling senior di Pemprov Kepri. Pernah penjabat Sekdaprov Kepri di masa Gubernur HM Sani di tahun 2016. Sejak 2018 sukses melakoni tugas "bendahara pemasukan" mengoptimalkan pajak daerah sumber PAD melalui kebijakan "pemutihan" pajak kendaraan bermotor, nyawa kas Pemprov Kepri. Bahkan, selama pandemi COVID-19 kurun 2020-2021 menjadi andalan pendapatan daerah.
Venni Meitaria Detiawati, berpengalaman di Bapperenlitbang, membuat dia pilihan tepat mengendalikan prioritas pembiayaan Pemprov Kepri. Tak heran, dia menjadi andalan Gubernur Ansar mengurus aset bagi kepentingan proyek strategis Pemprov di Dompak. Pengetahuan soal perencanaan menjadi nilai lebih Sekretaris Bapperenlitbang Kepri di masa Naharudin dan Andri Rizal itu.
Misni, mengawali karir di Karimun, sebelum mengurusi kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, bertungkus lumus melindungi anak dan perempuan di Kepri dari berbagai bentuk kekerasan. Inovasi Perasaan Cek Dare menjadi rujukan banyak Pemda di tempat lain. Jejak birokrasinya, untuk sebagian, mirip Reni. Kini, dia tercatat menjadi calon kuat Sekdaprov Kepri bersama Adi Prihantara dan Sardison hasil lelang jabatan.
Any Lindawaty, sebelum ke OPD sibuk mengendalikan urusan biro organisasi dan tata laksana di Setdaprov Kepri. Seperti Misni di biro administrasi pembangunan, Any kenyang urusan kelit kelindan birokrasi. Kini, Ansar mempercayai dia mengurai persoalan-persoalan anak dan perempuan di Kepri, termasuk tali temali persoalan pernikahan dini.
Rika Azmi, begitu dipercaya Gubernur Ansar menangani urusan logistik lewat lelang jabatan, langsung memaksimalkan jejaringnya. Lulusan IPB, bersama sejawatnya di Kepri, menginisiasi ikatan alumni IPB. Kemudian menawarkan ke Ansar skenario pemberdayaan ekonomi berbasis desa lewat BUMDes. Sebelum ke Pemprov, Rika berkiprah di Pemkab Natuna.
Kelimanya merupakan bagian birokrasi di Kepri. Jumlah ASN di Kepri, termasuk ASN Pusat hampir 40 ribu. Khusus Kepri, tercatat 28 ribu lebih, sebagian besar ASN perempuan. Kondisi itu, untuk sebagian, menempatkan perempuan kunci dan krusial bagi birokrasi di Kepri. Bukan soal afirmasi, tapi representasi birokrasi.
(*)
