Bukan Labuh Jangkar, Pesan Menteri Luhut ke Gubernur Ansar Agar Ekonomi Kepri Pulih
angkaberita.id – Pekerjaan rumah Gubernur Ansar Ahmad memulihkan kembali perekonomian Kepri terbilang berat, meskipun pemerintah pusat menyetujui beroperasinya labuh jangkar di perairan Bumi Segantang Lada. Kunci membangkitkan perekonomian ialah membangun kepercayaan investasi.
Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengamini pernyataan itu. Di mencontohkan Morowali, kabupaten di Sulawesi Tengah. Kendati pandemi menghajar sekujur dunia, termasuk di Tanah Air, namun perekonomian di situ tetap tumbuh rata-rata 17 persen sepanjang tahun 2020.
“Disinggung Ibu Ani (Menteri Keuangan) pertumbuhan ekonomi Batam di bawah rata-rata. Anda lihat Morowali pertumbuhan ekonominya 17 persen, middle of nowhere. Kenapa? karena di kepercayaan kita lindungi mereka,” tegas Luhut, seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (18/3/2021).
Nah, mendorong kepercayaan investasi itu, Luhut menegaskan diperlukan dorongan meningkatkan efiesiensi, termasuk urusan logistik. Kebijakan Batam Logistik Ecosystem, menurut Luhut, menjadi insentif bagi investasi di Batam, Kepri pada umumnya. Karena, efisiennya urusan logistik terjadi pengurangan biaya produksi.
Sekadar gambaran, efisiensi dari penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas dilakukan secara online dapat menghemat waktu hingga 91 persen sekaligus hemat biaya logistik hingga Rp 402 miliar per tahun. Sedangkan dari pemesanan truk secara online, Luhut mengklaim, dapat menghemat pengeluatran hingga Rp 975 miliar per tahun.
Gubernur Kepri, pada kesempatan itu, bukannya tak menyadari kondisi itu. Karenanya, demi memulihkan kembali perekonomian Kepri, khususnya Batam, Pemprov berencana menerbitkan kebijakan relaksasi, terutama retribusi pajak demi mendorong investasi. Pemprov katanya, akan menghitung dulu kemampuan fiskal daerah sebelum menerbitkan relaksasi itu.
“Kita sedang menghitung beberapa relaksasi retribusi dari pajak daerah untuk memacu investasi, jadi kita inline dengan pemerintah pusat memberi berbagai relaksasi, dan segera akan kita launching,” kata Ansar. Nah, kebijakan labuh jangkar diharapkan dapat menjadi subtitusi kebijakan relaksasi itu.
“Hanya kita yakin relaksasi itu akan total loss-nya. Makanya dengan Bu Sri Mulyani dan Menko soal labuh jangkar itu bisa menutupi total loss kita,” jelas Ansar. Dengan kata lain, retribusi dari labuh jangkar akan menambal potensi pamasukan sektor lain dihilangkan demi kemudahan investasi, bukan mendongkrak PAD.
Jika tujuannya menekan kontraksi perekonomian Kepri, langkah Gubernur Ansar masuk akal. Apalagi, jika ingin bertumbuh seperti Morowali. Data BPS, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif Kepri sepanjang 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,80 persen, padahal tahun 2019 masih bertumbuh 4,84 persen. Pun, tahun 2018 tumbuh 4,58 persen.
Morowali, seperti dibanggakan Luhut, tiga tahun terakhir 2017-2020, bertumbuh masing-masing sebesar 14 persen, 12,39 persen dan 17 persen pada 2020. Pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Morowali, satu di antaranya pertambangan nikel dan industri pengolahannya (smelter). Permintaan nikel meningkat di dunia seiring berkembangnya industri mobil listrik dan sejenisnya.
Kabar baiknya, Menkeu Sri Mulyani selama pandemi COVID-19 benar-benar memprioritaskan pemulihan ekonomi. Bahkan, demi tujuan itu, dia merombak total pejabat kuncinya, dengan menempatkan orang kepercayaannya, seperti Ditjen bea cukai yang mengurusi kebijakan logistik di Tanah Air, termasuk di Kepri.
(*)
