INSIDE BPS: Kerja Padat Karya Obat Kemiskinan Pandemi Di Kepri?
angkaberita.id – BPS Kepri pertengahan bulan ini, merilis jumlah penduduk miskin akibat pandemi COVID-19 di Bumi Segantang Lada. Sebanyak 142.661 orang, atau 6,13 persen jumlah penduduk di Kepri, pengeluaran per kapita per bulan mereka di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar berdiam di perkotaan.
Jumlah itu, per September 2020, bertambah 10.645 orang dibandingkan konsisi Maret 2020 sebanyak 131.966 orang, atau 5,92 persen. Meski demikian, selama pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di perdesaan Kepri justru turun dibandingkan dengan penduduk perkotaan.
Kendati, secara persentase, keduanya mengalami peningkatan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 5,42 persen, naik menjadi 5,69 persen pada September 2020. Persentase penduduk miskin di perdesaan per Maret 2020 sebesar 10,43 persen, per September sebanyak 11,25 pesen. Terjadi kenaikan.
Hanya saja, periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru naik dari 108.859 orang menjadi 121.823 orang. Di perdesaan, sebaliknya, justru turun dari 23.107 orang menjadi 20.788 orang. Kenapa? BPS mencatat, kebutuhan dasar (basic needs) seperti sembako menjadi pemicu sekaligus pembedanya.
Dibanding komoditas perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, komoditas pangan memicu beringsutnya angka kemiskinan pandemi di Kepri. Kontribusi komoditas pangan ke garis kemisikinan, per September sebesar 66,52 persen, alias tidak jauh beda dengan kondisi Maret 2020, sebesar 66,73 persen.
Dengan kata lain, meski ditambal dengan bansos, selama pandemi kehilangan daya beli di Kepri, terutama penduduk perkotaan tak terelakan. Sebaliknya, penduduk perdesaan terbilang kebal dengan ancaman daya beli kebutuhan dasar, karena berkutat dengan sektor pertanian dan sejenisnya.
Rencana Pemprov Kepri menghapuskan bansos dan mengalihkan ke padat karya sektor pertanian dan perikanan sudah masuk akal. Apalagi, Presiden Jokowi di depan para walikota tergabung di Apeksi meminta mereka memprioritaskan program padat karya, bukan yang lain.
Selain perbaikan infrastruktur pelayanan publik, juga membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga tetap dapat mengakses kebutuhan dasar, terutama pangan. Gubernur Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina harus segera merealisasikan kebijakan itu. Sehingga hadirnya vaksinasi massal tidak menjadi sia-sia.
(*)
