Suhajar Penjabat Gubernur Kepri, Peristiwa Kalsel Di Balik Kepulangan Mantan Sekdaprov?
angkaberita.id – Diperkirakan, paling cepat akhir Februari dan paling lambat akhir Maret, Kepri sudah memiliki kepala daerah hasil Pilgub Kepri 2020, Gubernur Ansar Ahmad-Wakil Gubernur Marlin Agustina. Mendagri menunjuk Sekdaprov menjadi Pelaksana harian (Plh) Gubernur menyusul habisnya masa jabatan Isdianto, Gubernur petahana.
Namun hitungan hari, setelah MK menolak perkara Pilgub Kepri, Kemendagri mendadak memanggil Arif Fadillah. Sehari kemudian, Kepri dihebohkan dengan keputusan Mendagri menunjuk Suhajar Diantoro, pejabat Kemendagri sekaligus Sekdaprov Kepri di masa Gubernur HM Sani, menjadi penjabat Gubernur Kepri hingga dilantiknya Ansar-Marlin sebagai kepala daerah definitif.
Dengan penunjukan Suhajar, Kepri mencatat rekor memiliki gubernur terbanyak dalam sekali periode jabatan, 2016-2021, yakni sebanyak 6 orang. Dua di antaranya, seperti Suhajar, berstatus penjabat. Spekulasi merebak, sejumlah pertanyaan mencuat lantaran dengan skenario awal, Kepri merujuk ketentuan berlaku cukup seorang Plh karena kepala daerah berhalangan kurang dari enam bulan.
Ada apa? Hingga sejauh ini masih menjadi pertanyaan. “Proses dari MK ke KPU Pusat, ke KPU Kepri, ke Pemprov dan DPRD (Kepri) itu tidak akan membutuhkan waktu enam bulan, makanya penunjukkan Plh yang tepat. Cuma kita belum lihat SK Plh dan SK Pj. Jadi tidak bisa menganalisa,” kata Saur Sirait, Analis Politik Kepri di Karimun, Kamis (18/2/2021).
Suhajar sendiri, berdasarkan penelusuran media, bukan kali pertama dipercaya sebagai penjabat gubernur. Sebelumnya, dia pernah menjadi penjabat Gubernur Bengkulu kurun 2015-2016. Bersama Suhajar, Mendagri juga melantik tiga penjabat gubernur lainnya, yakni Sumbar, Jambi, Bengkulu.
Empat daerah itu, pada saat bersamaan, juga terdaftar berperkara ke MK terkait sengketa Pilgub. Dari 9 Pilgub serentak tahun lalu, enam Pilgub berakhir ke MK dengan total permohonan perkara teregistrasi sebanyak 7, dua di antaranya dari Pilgub Sumbar. Lima lainnya yakni, Pilgub Kepri, Bengkulu, Kalteng, Jambi dan Kalsel.
Dari tujuh perkara itu, MK melanjutkan tahap pembuktian Pilgub Jambi dan Kalsel lantaran selisih perolehan suaranya tipis. Di Kalsel, tensi politik bahkan memanas di saat banjir mendinginkan sekujur provinsi berjuluk Banua itu. Kubu penggugat, pasangan Denny Indrayana-Difriadi Derajat, terakhir bahkan mengkritisi keputusan Mendagri menunjuk pejabat teras Pemprov menjadi Pj Sekdaprov sebagai Plh Gubernur Kalsel.
Denny, Wakil Menkum HAM di masa Presiden SBY, menilai keputusan itu menabrak aturan. Seperti Kepri, penunjukan Plh lantaran masa jabatan Gubernur definitif habis sebelum keputusan MK pada 15-17 Februari. Seperti tak ingin menjadi kontroversi, Mendagri langsung menunjuk Syafrizal menjadi Penjabat Gubernur Kalsel, hanya sehari setelah kritikan Denny mencuat ke media.
Diyakini, meskipun Mendagri berdalih penunjukkan Syafrizal semata kepentingan mengawal penanganan bencana banjir dan pandemi COVID-19, sehingga Penjabat lebih leluasa dibanding Plh dalam memimpin penanggulangan, terutama mengambil kebijakan. Diyakini, meskipun dengan alasan berbeda, Mendagri menggunakan kewenangannya mengangkat penjabat gubernur di Pilgub berperkara di MK, termasuk Kepri.
Sebab, Keppres penunjukkan Suhajar dengan penjabat Gubernur Kalsel juga satu paket, seperti juga dengan Bengkulu, Jambi dan Sumbar. Hanya pelantikannya berbeda hari, Kalsel lebih dulu. Kritik Denny dan penunjukkan mantan Lurah di Aceh itu, diyakini, menjadi alasan masuk akal Suhajar pulang kampung ke Kepri sebagai penjabat Gubernur.
Dua Tugas Berat
Terlepas dari alasan di balik keputusan Mendagri menunjuk Suhajar menjadi Penjabat Gubernur Kepri, Kepri hingga beberapa hari ke depan bakal menanti gebrakan birokrat kelahiran Kundur menuntaskan sejumlah persoalan di Kepri, khususnya pandemi COVID-19 dan bertambahnya angka kemiskinan di Bumi Segantang Lada.
Meskipun tidak seburuk Aceh, bertambahnya jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS Kepri, akibat hilangnya daya beli menyusul tiadanya penghasilan perlu menjadi perhatian serius Suhajar. Jika tidak, status elit Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Tanah Air, hanya kalah dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, bakal berakhir membanggakan sebatas angka statistik saja, bukan realitas di tengah masyarakat.
Tantangan terdekat, tentu saja memulihkan daya beli, terutama di sektor perkotaan, dengan kebijakan padat karya. Presiden Jokowi sendiri, dalam forum Apeksi, telah meminta Pemko di Tanah Air menggeber program padat karya. Dengan sekali geber, dua tujuan terpenuhi. Yakni, perbaikan infrastruktur publik dan tersedianya pendapatan demi memenuhi kebutuhan dasar (basic needs).
Itulah, untuk sebagian, bukan pariwisata tapi justru program membersihkan selokan air cara efektif mendenyutkan perekonomian, termasuk di Batam. Sekdaprov Kepri, Arif dalam satu kesempatan sempat mengungkapkan rencana Pemprov menghapus anggaran Bansos Kepri dan mengalihkan ke proyek padat karya pertanian dan perikanan. Namun hingga kini, belum terdengar realisasi kebijakan itu.
Pekerjaan rumah terberat Suhajar selanjutnya, tentu saja menuntaskan pengisian jabatan lowong di Pemprov Kepri hasil lelang jabatan. Dari 16 jabatan, ada dua jabatan belum terisi. Sedangkan 14 lainnya, terkesan pelantikannya urut kacang dan sporadis. Pertanyaannya, apakah dua jabatan lowong itu bakal tuntas di tangan Suhajar, setelah Isdianto, Bahtiar dan Arif melantiknya satu per satu?
Hanya Suhajar yang tahu. Namun, sesuai dengan SE Mendagri, kepala daerah dilarang memutasi dan mengambil keputusan pengisian pejabat teras, kecuali ada rekomendasi Kemendagri, selama enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada. Peliknya kondisi itu, untuk sebagian, bakal menguji kepiawaian mantan Rektor IPDN menuntaskannya.
Apalagi di Kepri, dalam beberapa waktu terakhir, pejabat lowong dan pejabat Plt seperti menjadi “tradisi”. Pendeknya, isu jabatan menjadi sangat menguras perhatian publik. Kondisi paling menonjol di daerah dengan APBN dan APBD menjadi satu-satunya “cara” menggerakkan perekonomian.
(*)
UPDATE: Penambahan Dan Pengayaan Infografis