Mengintip Lelang Jabatan Pemprov, Benarkah Barenlitbang Setengah Tiket Kursi Sekdaprov Kepri?
angkaberita.id– Dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintahan, Mendagri akhirnya memberikan lampu hijau pengisian 16 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemprov Kepri. Kini proses lelang jabatan tengah berlangsung, termasuk pengisian kursi Barenlitbang sepeninggal Naharudin pensiun.
Sejumlah nama besar bersaing di kursi Barenlitbang, dulu Bappeda, seperti Riono mantan Sekda Tanjungpinang, Herry Andrianto Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah, Sardison Kepala Dinas PMD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Andri Rizal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai ilustrasi.
Disebut-sebut, persaingan kursi Barenlitbang bakal sengit dibanding lelang pengisian JPTP Pemprov Kepri lainnya. Benarkah? Secara kewenangan, tugas Barenlitbang sebagai “dapur pemikir” Pemprov bakal mempengaruhi nasib masa depan Kepri, terkait kebijakan pembangunan dan skala prioritas di baliknya.
Konsekuensinya, hajat hidup orang banyak di Kepri ke depan, untuk sebagian, kondisinya berada di bawah kendali tangan kanan kepala daerah urusan perencanaan itu. Sebagai dapur pemikiran, Barenlitbang juga menjadi andalan Sekdaprov sebagai Ketua TPAD saat membahas RAPBD Pemprov Kepri setiap tahunnya.
Dengan posisi itu, kursi Barenlitbang menjadi strategis, bahkan sebagaian kalangan yang paham seluk belum roda pemerintahan di Pemprov malah meyakini, menjabat Barenlitbang ibarat setengah tiket Sekdaprov di tangan. Tak salah, jika sebagian orang menyebutnya, Barenlitbang menjadi batu loncatan ke jabatan lebih tinggi.
Selain menjadi tangan kanan kepala daerah bernegosiasi dengan DPRD, tentunya setelah Sekdaprov, Barenlitbang merupakan jalur komunikasi eksekutif dengan legislatif di Kepri. Koneksi urusan itulah, untuk sebagian, menjadikan DPRD Kepri benar-benar mengikuti perkembangan proses lelang jabatan kali ini.
Bukti sahih lainnya, tentu saja, telah dua Sekdaprov Kepri berasal dari jalur Barenlitbang, yakni Suhajar Diantoro dan Robert Iwan Loriaux. Sebelum menjabat Sekdaprov Kepri di era Gubernur Muhammad Sani, keduanya juga pernah menjabat Kepala Barenlitbang Kepri, masing-masing, di masa Gubernur Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani.
Kendati secara anggaran tak sebesar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kepri, bobot strategis Barenlitbang hanya disaingi BPKAD, dulu Dispenda. Dengan status sebagai bendahara Pemprov Kepri, BKAD tahu dan bertanggung jawab terhadap sumber-sumber keuangan dan pengalokasiannya.
Bersama dengan DPRD, seperti Menkeu di level nasional, BKAD juga menyusun asumsi penerimaan sebagai dasar pembahasan RAPBD. Istilah APBN ialah asumsi makro perekonomian, mencakup pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi serta asumsi nilai tukar mata uang (kurs) dan haga minyak mentah.
Di level Kepri, menegosiasikan patokan potensi pendapatan daerah dan ketersediaan uang bakal masuk ke kas daerah dengan hitung-hitungan tadi. Bersama dengan Barenlitbang, juga mengkalkusasi potensi pendapatan dari dana perimbangan dan sebagainya. Hasil sinergi keduanya, semisal seperti kebijakan retribusi dan pajak daerah.
Bobot strategis lainnya, dulu sebelum dikenal lelang jabatan, bersama dengan Sekdaprov, Barenlitbang masuk bagian Bapperjakat penentu siapa menduduki apa di pengambil kebijakan Pemprov Kepri. Anggota Bapperjakat lainnya, tentu saja, BKAD, BKD dan Kesbangpol.
Secara sederhana, lingkaran kekuasaan di Pemprov Kepri, selain kepala daerah dan Sekdaprov, tentu saja Barenlitbang, BKAD dan BKD. Sekdaprov, sebagai jabatan tertinggi birokrat karir di provinsi, menjadi pengatur irama paduan suara ASN Pemprov. Barenlitbang menjadi dapur pemikir.
BKAD mengurusi sumber daya dan logistik pemerintahan, dan BKD mengaktuasi dan mendistribusikan SDM, melalui proses mutasi, rotasi dan promosi, demi mewujudkan tujuan Pemprov, khususnya instrumen kerja birokrasi dalam perspektif Weberian, yakni rasional, instrumental dan dan berorientasi hasil.
Banjir Pejabat Daerah
Sekdaprov Kepri, Arif Fadillah mengakui, lelang jabatan Pemprov kali ini banjir pendaftar pejabat dari kabupaten dan kota. Kendati tak menyebutkan jumlahnya, namun berdasarkan hasil pengumuman lolos seleksi adminitrasi tim pansel No. 11/PANSEL-JPT/KEPRI/2020, setidaknya 72 pendaftar lolos.
Sebagian di antara mereka berstatus pejabat di kabupaten dan kota di Kepri. “Memang sangat ramai, didominasi peserta dari kabupaten dan kota,” ucap Arif, pekan lalu. Apalagi seorang peserta lelang dapat mendaftar di tiga posisi sekaligus. Selain pejabat kabupaten dan kota, tak sedikit juga pejabat Pemprov Kepri ikut.
Seperti pejabat Pemkab Lingga, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang. Diyakini membanjirnya pejabat daerah mendaftar, selain ingin menjajal peruntungan di level provinsi, juga terbilang tak berisiko. Karena, jika gagal mereka tetap dapat menjabat ke posisi semula.
Pendaftaran dimulai 22 Juni, dan penentuan hasil akhir seleksi pada 17 Juli mendatang. Tim Pansel nantinya akan menyaring di setiap jabatan tiga nama teratas hasil seleksi, dan menyerahkan kepada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2017.
Lelang JPTP berdasarkan rekomendasi Kemendagri No. 800/3035/OTDA tanggal 15 Juni 2020, dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1684/KASN/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Terdapat 17 jabatan dilelang, 13 di antaranya jabatan setara eselon IIA dan 3 lainnya jabatan eselon IIB.
Lelang seiring kosongnya sejumlah jabatan eselon II di Pemprov lantaran pejabatnya pensiun, masuk masa persiapan pensiun dan pindah tugas. Sekdaprov Arif sebagai Ketua Bapperjakat dibantu Tim Pansel, dengan anggota selain akademisi juga pejabat dari BPKP. (*)
