Fri. Jul 19th, 2024

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Kredit ke Bank Tak Perlu SIUP dan TDP, Begini Cara Mengurusnya

2 min read

Ilustrasi kredit ke perbankan/Foto via tribulampung.com

angkaberita.id – Kementerian Perekonomian mengeluarkan terobosan mendorong dunia usaha mengakses pembiayaan perbankan melalui skema penghapusan syarat TDP dan SIUP.

Kementerian berharap penghapusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mendongkrat kemudahan usaha (doing business) di Indonesia tahun ini.

Pasalnya, dengan penghapusan SIUP dan TDP, melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang saat ini sedang dilaksanakan, pelaku usaha akan semakin mudah dalam mengakses pembiayaan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan seiring implementasi sistem Online Single Submission (OSS), maka legalisasi yang dikeluarkan pemerintah terkait perizinan bukan lagi berbentuk SIUP maupun TDP

Tapi, lanjutnya seperti dilansir laman situs bisnis.com, Jumat (22/2/2019), berganti menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan perubahan menjadi NIB,

maka surat tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan, menggantikan persyaratan kepemilikan SIUP dan TDP seperti selama ini.

“Kan POJK-nya belum direvisi waktu itu, sehingga bank-bank masih minta TDP dan SIUP. Beberapa pemerintah daerah (Pemda) masih menerbitkan TDP. Makanya, POJK-nya terkait hal itu mau disinkronisasi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (22/2/2019).

Oleh sebab itu, pihaknya pun berharap proses penyesuaian beleid ini dapat diselesaikan oleh OJK dalam waktu sesegera mungkin. Dengan semakin mudahnya pelaku usaha mengakses pembiayaan, peringkat EoDB Indonesia diyakini bakal naik.

Menurut Susi, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso telah menjanjikan revisi POJK terkait akan diselesaikan dalam sepekan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah meminta OJK

untuk menghapuskan SIUP dan TDP sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit perbankan seiring implementasi kebijakan perizinan melalui OSS.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu juga menilai kemudahan tersebut akan mampu mendorong pencapaian peningkatan EoDB. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 73 dari 109 negara,

turun satu peringkat dari posisi sebelumnya. Peringkat EoDB tersebut pun masih jauh dari target yang dipasang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mematok posisi 40 besar dunia. (*)

Bagikan