Kepri APBD Defisit, Siapa Calon Sekdaprov Berpeluang Besar?
angkaberita.id - Kriteria Gubernur Ansar Ahmad agar Sekdaprov Kepri birokrat pekerja keras bukan berlebihan. Setidaknya jika melihat kondisi keuangan daerah di APBD defisit akibat pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan Sekdaprov mengerti masalah kebijakan keuangan daerah, termasuk kebijakan turunan seperti PAD.
Jika memang begitu, untuk sebagian, dapat ditafsirkan Ansar agaknya ingin Sekdaprov ke depan berpengalaman eselon keuangan. Siapa berpeluang? “Karena, posisi Sekda ini bukan soal pilihan, tapi soal kerja,” kata Ansar, seperti dikutip hariankepri, Rabu (8/9/2021).
Tak hanya pekerja keras, Ansar juga menyebut Sekdaprov ke depan harus benar-benar bisa bekerja. Karena itulah, dia menegaskan, sepenuhnya mempercayakan proses "pencariannya" kepada Pansel di bawah Hamdani, staf ahli Mendagri.
Seperti diketahui, delapan birokrat tercatat lolos seleksi administrasi lelang jabatan Sekdaprov Kepri sekarang. Mereka berasal dari empat kabupaten/kota di Kepri, termasuk Pemprov Kepri. Meski demikian, dua nama digadang-gadang bakal bertarung sengit seiring hasil Pilgub Kepri 2020 lalu. Yakni, Adi Prihantara Sekda Bintan dan Jefridin Sekda Batam.
Dengan keuangan Kepri masih mengandalkan dana perimbangan, dan sejumlah kebijakan penggalian sumber PAD masih belum maksimal seperti labuh jangkar dan pajak daerah, Gubernur Ansar agaknya memerlukan Sekdaprov yang dapat membantunya mengurai kondisi keuangan daerah itu. Siapa berpeluang?
Dengan asumsi itu, Adi Prihantara dan Jefridin kembali bakal bersaing. Sebab, keduanya berpengalaman di OPD keuangan daerah. Adi Kepala Dispenda Pemkab Bintan di masa Bupati Ansar, dan Jefridin Kepala Dispenda Batam di bawah Walikota Muhammad Rudi. Selain keduanya, Raja Azmansyah, Kepala BP2RD Batam juga berpeluang.
Sebagai Kepala BP2RD, meskipun Pemko tengah mengajukan Ranperda penggabungan kembali BP2RD dan BPKAD ke DPRD Batam, Azman bertanggung jawab mendesain kebijakan penggalian sumber PAD di kota jantung perekonomian Kepri itu. Istilah teknisnya, jika BPKAD bendahara pengeluaran, Azman ialah bendahara pemasukan Pemko Batam.
Selain Azman, Masykur juga berpeluang menjadi kuda hitam. Sebab, sebelum menjabat Kadisparbud Anambas, magister manajemen dari Kalimantan Barat, itu pernah menjadi eselon bidang perekonomian di Sekretariat Pemkab Anambas. Sehingga, untuk sebagian, urusan kebijakan keuangan daerah dia mengerti.
Kriteria pengalaman OPD keuangan daerah bukan ikhwal baru bagi sumber rekrutmen Sekdaprov. Apalagi, dulu saat masih bernama Dispenda, struktur itu merupakan ring satu kepala daerah. Bersama dengan Bappeda, kini Barenlitbang, dan BKD ketiganya termasuk struktur Bapperjakat dengan Sekdaprov menjadi ketuanya.
Gubernur Ansar mengaku menyerahkan sepenuhnya proses seleksi Sekdaprov Kepri ke Pansel dengan ketua Hamdani, Staf Ahli Mendagri. Hamdani menjadi mata telinga Menteri Tito Karnavia soal kebijakan ekonomi dan pembangunan. Di Sumatera Barat, saat memimpin Pansel, Sekdaprov terpilih berasal dari Kepala Bappeda, meskipun Ansar sebelum Gubernur Kepri pernah menjabat Kabag Perekonomian Pemkab Kepri.
(*)
