angkaberita – DPRD Natuna rapat paripurna penyampaian pidato Bupati Natuna terkait RAPBD-P tahun 2025, Senin (22/9/2025). Di depan DPRD, Bupati Cen menegaskan arah kebijakan perubahan APBD tahun 2025 kepda dua isu utama.
Yakni, (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan (2) Penyelesaian utang daerah. Bupati Cen juga langkah Pemkab merealisasikan dua tujuan prioritas itu. Pertama, penyesuaian target pendapatan daerah melalui rasionalisasi sumber pendapatan, baik dari PAD, transfer, maupun lainnya.
Kedua, efisiensi dan rasionalisasi belanja dengan memangkas kegiatan tidak mendesak, serta mengutamakan belanja yang berorientasi pelayanan publik dan program prioritas kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, lanjut Bupati cen, melaksanakan tindak lanjut BPK-RI Kepri dari LHP tahun 2024. “Yaitu, penyelesaian utang sebesar Rp 187 miliar,” sebut Bupati Cen.
Neraca Keuangan
Dari sisi pendapatan, APBD Perubahan 2025 dialokasikan sebesar:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 123 miliar (turun 4,51 persen dari asumsi awal Rp 128,8 miliar).
- Pendapatan transfer: Rp 957 miliar, terdiri dari Rp 903,69 miliar transfer pusat dan Rp 54,4 miliar transfer antar daerah.
- Pendapatan lain-lain yang sah: Rp 7,7 miliar, tanpa perubahan.
“Pada angka-angka pendapatan transfer, kita lakukan penyesuaian karena berkurangnya alokasi DAK Fisik sebesar Rp86 miliar,” jelas Bupati Cen.
Sedangkan belanja daerah di APBD-P 2025 dialokasikan ke sejumlah pos anggaran, yakni:
- Belanja operasional: Rp 786,25 miliar, digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta pelunasan utang 2024.
- Belanja modal: Rp 185,63 miliar, mayoritas untuk penyelesaian utang tahun anggaran 2024.
- Belanja tak terduga: Rp 2,85 miliar.
- Belanja transfer: Rp 117,19 miliar.
“Belanja modal tahun ini sebagian besar difokuskan menutup utang tahun lalu,” tegas Bupati Cen.
Pemkab Natuna menutup belanja APBD-P dengan pembiayaan bersumber SILPA setelah hasil audit BPK tahun anggaran 2024 sebesar Rp 4.03 miliar. Bupati Cen berharap DPRD segera membahas dan mengesahkan RAPBD-P tahun 2025. (*)
