angkaberita – Bupati Cen Sui Lan menegaskan dukungan pembentukan provinsi perbatasan, alias Provinsi Khusus Natuna-Anambas. Dia juga blak-blakan menyebut kontribusi Natuna lewat PNBP ke pusat sebesar Rp 15 triliun per tahun lewat sektor perikanan.
Bupati Cen menegaskan ikhwal itu saat diskusi publik pembentukan Provinsi Khjusus Natuna-Anambas di Gedung Sri Serindit, Natuna, Rabu (23/4/2025). Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menginisiasi diskusi tadi.
Hadir Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Ansar Ahmad, dan hadirin lainnya. Bupati Cen menyatakan Pemkab dan warga Natuna berharap ke DPR, lewat Komisi II, menjembatani aspirasi warga tadi kepada Presiden RI.
“Agar kami bisa berdaulat di negeri sendiri. Di sini, saya ingin bicara Natuna,” tegas Cen. Kabupaten Natuna, lanjut dia, wilayahnya 99,2 persen lautan. Artinya, Natuna sepenuhnya hidup dari laut. Tapi kenyataannya, kewenangan daerah mengusahakan laut tidak ada.
Tapal Batas Harus Ada Gubernur
“Jangan berjaya. Kewenangan pemerintah daerah tidak ada, nol, dengan adanya WPP-RI 711,”tegas Cen merujuk WPP kelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, berdasarkan Permen KKP No. 18/2014 justru negara asing boleh menangkap ikan di Natuna, dengan syarat melunasi PNBP.
Pemerintah lewat KKP telah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Natuna. “Kami tak punya wewenang untuk pengelolaan perikanan dari penetapan WPP 711 itu. Setiap tahun, Rp 15 triliun PNBP dari penghasilan pengelolaan perikanan laut Natuna, kami berikan buat pusat. Pengembaliannya (ke Natuna) hanya Rp 5 miliar. Sangat tidak signifikan,” ucap Bupati Cen.
Selain pengelolaan perikanan, Cen juga menyinggung potensi SDA di Natuna. Mereka berkontribusi ke pusat, tapi pengembalian pusat ke Natuna tidak tahu, untuk apa. Begitu juga nelayan di sana hanya menjadi penonton. Karena itu, dia mendorong percepatan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.
“Natuna berhadapan dengan delapan negara tetangga. Sudah seharusnya Natuna dan Anambas dipimpin seorang gubernur. Kami ingin berdaulat di negeri sendiri, dan tidak jadi penonton. Kami ingin berperan dalam menuju Indonesia Emas,” tegas Bupati Natuna sembari menyentil Ketua Komisi II agar meneruskan aspirasi ke Presiden Prabowo Subianto.
(*)
