angkaberita - Sejak heboh Pemprov Riau di ambang kebangkrutan gegara APBD 2025 menanggung utang Rp 2,2 triliun, Bapenda langsung menjadi sorotan. Sebab, kendati jumlah kendaraan bertambah dan konsumsi BBM meningkat, tapi laju PAD bersumber pajak kendaraan justru stagnan.
Gubernur Abdul Wahid sempat uring-uringan ke Bapenda dan jajaran mereka. Bahkan, dia mengultimatum mereka mundur tanpa dapat insentif jika realisasi di akhir triwulan I 2025 jeblok. Optimalisasi PAD disebut menjadi resep mujarab mengobati defisit.
Selain pajak kendaraan, juga pajak daerah lainnya. Khusus Pemko/Pemkab agar memperbarui NJOP Pajak Bumi Bangunan (PBB) mereka. Tanpa itu, dengan kondisi sekarang, dibanding membelanjakan simpanan mereka publik akan memilih menyimpan duit mereka sebagai jaga-jaga. Praktis, belanja pemerintah menjadi satu-satunya andalan APBD saat konsumsi publik berkurang.
"Langkah dapat dilakukan meningkatkan penerimaan dari pajak air permukaan dan pajak air tanah, memperbarui NJOP PBB serta meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB dan pajak kendaraan,” saran Heni Kartikawati, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Riau, kemarin.
Kemudian sebut dia, percepatan belanja modal. Hingga Februari, realisais belanja modal Pemprov Riau masih sangat rendah. Baru Rp 45,78 miliar dari pagu Rp 4,899 triliun. Padahal, ketentuan UU HKPD jelas, Pemda harus mengalokasikan minimal 40 persen APBD keperluan belanja modal. Langkah lainnya percepatan investasi ke sektor andalan Riau, seperti kawasan industri kelapa di Inhil.
Kemudian pengembangan industri CPO di Tanjung Butin, dan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin. Gubernur Wahid sepakat, bahkan dia mengusulkan sejumlah kawasan menjadi PSN ke Kemenko Perekonomian demi mendongkrak arus investasi ke sana. Apalagi sejak beberapa waktu terakhir, Riau menjadi tujuan investor berinvestasi. Riau menjadi wakil Sumatera, bahkan mengalahkan Batam di Kepri.
(*)
