Politikus Gerindra Deputi BP Batam Janji Sisir Lahan Tidur FTZ

angkaberita – Fary Djemy Francis menerima tugas Deputi BP Batam sebagai penugasan sekaligus tanggung jawab. Politikus Gerindra itu berjanji akan membereskan biang kerok penghambat urusan investasi dan pengusahaan di FTZ Batam.

“Dipercaya menjadi Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam adalah tugas serentak tanggung jawab harus saya lakukan,” ujar Fary, seperti lintasntt tulis, kemarin. Kepercayaan negara tadi harus ditunaikan sepenuh hati. Apalagi tantangan FTZ Batam dinamis dan terus bergerak.

Dia mengistilahkannya “gabe und aufgabe”, bahasa Jerman tugas sekaligus tanggung jawab. Komisaris PT Asabri tadi mengatakan BP Batam harus hadir menyelesaikan masalah (problem solver), bukan sebaliknya. Konsekuensinya, BP Batam dengan sendirinya harus mengeliminasi sistem pemicu persoalan (problem maker) selama ini.

Baca juga :  Kurangi Dampak Ekonomi Wabah Virus Corona, Kemenkeu Tunda Pungut PPh

Sikat Investor Abal-abal

Konteksnya, untuk sebagian, tentu saja urusan investasi dan pengusahaan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Namun dia tak menyebut eksplisit biang kerok investasi dan pengusahaan FTZ Batam. Hanya saja, Walikota Batam Ex Officio Kepala BP Batam menegaskan segera mengevaluasi lahan tidur  di Batam. Isu serupa juga terus Gubernur Ansar dengungkan belakangan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya Batam.

Ketua DK FTZ Karimun dan FTZ Bintan tadi juga menggalang dukungan kalangan pengusaha menggenjot laju FTZ di Kepri, termasuk lewat skenario FTZ menyeluruh di Karimun-Bintan. Sedangkan Wagub Nyanyang merangkul kalangan Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Batam bahu membahu menggenjot pertumbuhan ekonomi Batam.

Baca juga :  BPK Temukan Duit APBN Ngalir Ke Rekening Pribadi, Termasuk Di Bawaslu Daerah

Isu lahan tidur bersamaan langkah Pemprov Kepri mengusulkan Ranperda RTRW ke DPRD Kepri. Konon, RTRW kunci mendatangkan investasi. Istilahnya "Tata Ruang Tata Uang". Nah, Ditjen Imigrasi menerjemahkan di Batam dengan menangkap belasan WNA Singapura lantaran tak jelas komitmen investasi mereka, bahkan mirip investasi fiktif.

(*)

Bagikan