ilustrasi anak stunting via suara.com
angkaberita.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas blak-blakan mengkritik pemborosan anggaran di Pemda. Banyak APBD habis buat perjalanan dinas, termasuk dengan alasan acara stunting. Acara stunting menjadi modus menggangsir anggaran perjalanan dinas.
"Bagaimana kita mengubah paradigma. Jadi bukan berapa besar dana anggaran telah dan akan dihabiskan, tapi ke dampaknya," ucap Anas, seperi dikutip kompas.com, Kamis (3/10/2024). Selain perjalanan dinas, Pemda juga terjebak pakem “Bagito” dalam mengeksekusi APBD. Bagito singkatan “Bagi-bagi Roto”, alis bagi rata APBD ke OPD.
Bappeda lanjut dia, menjadi kuncinya. "Begitu Bappeda lihat anggarannya berapa, setiap dinas naikkan 5 persen, 5 persen semua. Ini enggak bener, enggak boleh lagi," sentil MenPAN-RB. Dia meminta klise pemborosan anggaran disudahi. Apalagi banyak perjalanan dinas tak terlalu mendesak.
Selain modus perjalanan dinas, modus lain menghabiskan APBD dengan bikin anggaran tak sesui alokasi. Tak main-main, dia mengaku mendapatkan data dari Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Menteri Bappenas waktu itu menyampaikan kepada kita, telah dicek anggaran stunting, ternyata masih ditemukan judulnya stunting, tapi buat pagar puskesmas. Ini enggak boleh lagi," keluh Anas.
"Judulnya stunting, tapi separuhnya untuk perjalanan dinas, studi banding tentang penanganan stunting. Ini enggak boleh lagi," singgung dia. Sinyalemen dia agaknya mengonfirmasi budaya birokrat di Tanah Air, termasuk di Kepri, ketika menghadapi persoalan kebijakan atau mengeksekusi kebijakan. Jurusnya cukup tiga, yakni ke pusat berkonsultasi, di provinsi berkoordinasi, dan ke kabupaten/kota turun sosialisasi. Ujungnya, persis kata MenPAN, duit perjalanan dinas.
(*)
