menpar sandiaga uno dan gubernur kepri ansar ahmad bersulang merayakan travel bubble per 24 januari 2022 di nongsa dan lagoi jelang retreat meeting presiden jokowi dan pm lee hsien loong di lagoi, akhir bulan ini/foto via tempo.com
angkaberita.id - Gegara masih menerapkan kebijakan Visa on Arrival (VoA), Indonesia dikabarkan kena tegur World Economic Forum dan World Travel & Tourism Council (WTTC). Pemerintah lewat Kemenpar merespon teguran dengan mengusulkan ke Presiden Jokowi kebijakan bebas visa bagi 20 negara.
"Ini sekarang dikaji, ada di meja Bapak Presiden. Sekarang hanya (negara-negara) ASEAN bebas visa. Tapi kami ingin perluas ke 20 negara dengan penyumbang wisatawan paling berkualitas dan berkelanjutan," kata Menpar Sandiaga, seperti dikutip detikcom. Dia menambahkan, banyak negara telah mencabut kebijakan VoA.
Bahkan, klaim dia, mereka berlomba-lomba membebaskan visa kunjungan demi menarik arus wisman. Kemenpar telah mengusulkan sebanyak 20 negara mendapatkan bebas visa. Dia berharap turis asing berkunjung ke Tanah Air kian berkulitas. Sejak tahun 2023, pemerintah menyetop kebijakan bebas visa bagi 159 negara.
Kepri lewat Pemprov sejak dua tahun terakhir menggemakan kebijakan bebas visa. Mentok, Gubernur Ansar putar haluan dengan melobi kebijakan short term visa. Tapi, hingga segera habis masa jabatan Menpar Sandiaga, belum jelas kepastiannya. Sandi terhitung menteri paling sering ke Kepri.
Pemprov melalui Dispar menyebut kebijakan short term visa jalan tengah kebuntuan skema bebas visa. Kabar baiknya, Kepri agaknya tak semata mengandalkan kebijakan tadi demi mendongkrak pariwisata. Sejumlah ikhtiar dan inisiatif, termasuk lewat industri pariwisata, bermunculan dari Kepri.
Seperti kerjasama special border treatment dengan Johor, lewat skema border tourism terbuhul di Kepri Tourism Forum. Kemudian melalui Bintan Resort, dengan menggeber banyak hajatan sport tourism. Terbaru, mereka menggaet perusahaan jasa plesiran India demi menggaet wisman berduit di sana ke Lagoi. Ikhtiar tadi sejalan dengan RPJD Kepri dan master plan FTZ Batam Bintan Karimun.
Pendeknya, seperti diakui Guntur Sakti Kadispar Kepri, terdapat empat isu krusial pariwisata di Bumi Segantang Lada, termasuk isu transportasi. Menhub Budi Karya tak menampik gegara monopoli, ongkos transportasi udara mahal di Tanah Air. Khusus jasa feri, tiket ke Singapura dan Batam pergi pulang tinggi sejak dua tahun terakhir.
Padahal, skema border tourism, transportasi jadi nyawanya. Istilahnya, seperti tulis straits times di Singapura, wisman menjadi tersandera plesiran ke Batam. Pekerjaan rumah terbaru sekaligus penyemangat Kepri ialah mereka bersiap menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah Kepri.Tahun 2022 telah habis masa berlaku sejak terbit Perda No. 2/2012.
(*)
