Sandi Atau Sakti, Siapa Menteri ‘Penolong’ Gubernur Ansar Di APBD Kepri Nanti?
angkaberita.id - Menpar Sandiaga Uno baru saja ke Tanjungpinang, Minggu (31/12/2023). Dia melihat lokasi Sentra Kreatif Indonesia (SKI) Kemenpar di Bumi Gurindam senilai Rp 50 miliar. Bersama tiga menteri di Kabinet Jokowi-Makruf, Sandi terhitung paling sering ke Kepri.
Tiga menteri lainnya Mendagri Tito Karnavian, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Mendagri mengawal soal inflasi di Pemda. Menhub menjadi harapan Gubernur Ansar setelah Dirjen Perhubungan Laut menolak proposal labuh jangkar Kepri.
Sedangkan Menteri KKP soal perikanan tangkap, dan bersama Menteri ESDM, soal keran penambahan pasir laut. Menpar Sandi tak jauh dari pariwisata Kepri, khususnya Lagoi dan Nongsa. Nah, Sandi atau Sakti bakal menjadi menteri "penolong" Gubernur Ansar menggemukkan APBD Kepri lewat PAD nantinya?
Pemprov Nyusu Kendaraan
Jika merujuk laporan Diki Wijaya, Kepala Bapenda Kepri, realisasi pendapatan di APBD Kepri 2023, termasuk PAD realisasi melebihi target berkat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bahkan, sejak 2018 selalu menjadi andalan menambal gentong APBD. Artinya, sektor perhubungan dan turunan masih menjadi andalan.
Pendeknya, kecuali labuh jangkar, Menhub terhitung selalu "menolong" Pemprov Kepri. Lewat pajak daerah, Menhub juga menolong Pemko/Pemkab di Kepri, melalui pajak kendaraan, pungutan BBnKB dan pajak BBM. Tapi, Kepri merupakan provinsi terluas wilayah perairannya.
Artinya, potensi ekonomi kelautannya tak kecil. Menteri KKP lewat skema perikanan tangkap, bahkan menjadi perairan Natuna ladang PNBP mereka. Potensi duit perikanan di tapal batas Kepri tadi menembus triliunan rupiah. Hanya saja, investasi ke sektor perikanan tak semudah membalik telapak tangan.
Apalagi, jika ukurannya, mendatangkan duit PNBP dengan cepat ke kas pemerintah, termasuk Pemda di Kepri. Tahun 2018, sebelum pandemi COVID-19, BPS merilis tiga sektor penopang PDRB di Kepri. Pertama, manufaktur dengan konsentrasi pabrikan di Batam. Kedua, pertambangan dengan sebaran di Karimun.
Ketiga konstruksi, artinya belanja pembangunan lewat APBN dan APBD. Sebaran merata ke kabupaten/kota di Bumi Segantang Lada. Sektor pariwisata, meskipun mengalir kunjungan dari Singapura, belum sanggup mendobrak dominasi ketiga sektor tadi di tahun itu. Tapi, bicara potensi, sektor pariwisata tak kalah dari pertambangan pasir laut.
Dilema Ansar?
Terbukti, Jumaga Nadeak Ketua DPRD Kepri berkoar setahun APBD Kepri dapat mengeruk duit hingga triliunan dari penambangan itu. DPRD Kepri saat menyetujui APBD tahun 2014 juga mendorong Gubernur Ansar menggarap PAD sektor kelautan. Ke siapa Ansar berharap?
Kalau merujuk Menpar Sandi sering ke Kepri, termasuk menggarap Pulau Penyengat menjadi green tourism spot, dan barusan SKI di kawasan Gurindam 12, sepertinya pariwisata menjadi andalan APBD. Apalagi, hampir dua tahun dia tangani kebijakan pariwisata, dengan mem-Plt-kan Kadispar Kepri.
Masuk akal, secara komparatif, wisata Kepri terbantu plesiran Singapura (taken for granted), meskipun terbatas ke Batam dan Bintan. Terbukti, dengan Kadispar Plt saja sanggup menyaingi arus kunjungan di Bali. Bagaimana dengan sektor pasir laut, perikanan dan kelautan lainnya?
Pengesahan Perda Pajak Daerah menjadi jawaban bakal bersaingnya sektor-sektor di luar pariwisata tadi. Belum lagi, Pemprov juga tak dapat lagi berharap banyak dengan dana perimbangan. Tahun 2024, Kemenkeu memangkas jatah Kepri.
Pilihannya, bagi Gubernur Ansar tinggal dua, saja optimalisasi PNBP kelautan atau RUU Daerah Kepulauan. Skenario terakhir mengandalkan klausul dana khusus daerah kepulauan sebesar 5 persen kalau menjadi UU, meskipun hampir 20 tahun mandeg sejak Deklarasi Ambon tahun 2005, dengan Jumaga Nadeak menjadi saksi.
Sedangkan optimalisasi, Gubernur dan Kajati Kepri telah sepakat bersinergi mengejar duit menguap dari sektor kelautan, termasuk duit "kapal hantu" buruan Kemenhub. Keduanya juga sepakat menjadikannya rujukan bagi kebijakan serupa di Tanah Air.
(*)
