Demi Rempang Batam, Pemerintah Bakal Setop Ekspor Pasir Kuarsa
angkaberita.id - Demi pengembangan Pulau Rempang di Batam, pemerintah bakal mengizinkan ekspor pasir laut sekaligus berencana menyetop ekspor pasir kuarsa. Selain investasi PLTS di Batam masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah juga bakal mengejar tenggat ekspor listrik ke Negeri Singa di tahun 2030.
"Kita ingin ke depannya pasir kuarsa dikelola, dan tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga pertimbangkan untuk kita larang ekspornya juga. Ya terserah orang mau protes kita protes saja, masa negara kita nggak boleh maju-maju," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, seperti dilansir Katadata, Jumat (21/7/2023).
Alasan lain, Indonesia termasuk pemilik cadangan pasir kuarsa di dunia. Pemerintah ingin meniru sukses hilirisasi tambang nikel. Pasir kuarsa biasa digunakan membangun kaca dan panel surya. Kata Bahlil, pasir kuarsa menjadi peluang Indonesia, apalagi energi hijau tengah merajai dunia.
"Nah, perusahaan Xinyi perusahaan terbesar di dunia, dia mau menguasai market share dunia itu 20 persen lebih," kata Bahlil. Sebelumnya Bahlil kunjungan ke China penjajakan investasi energi hijau, termasuk ke Xinyi Group. Rencananya Xinyi Group akan membangun pabrikan panel surya di Rempang Batam.
CEO Xinyi Group, Gerry Tung mengapresiasi kemudahan investasi di Tanah Air. Xinyi Group pemain besar panel surya di dunia. Rempang sendiri bakal digarap Artha Graha Group, milik Tommy Winata, dengan janji datangkan investasi hingga 300 triliun. Kemenko Perekonomian lewat Permenko No. 21 Tahun 2022 menjadikan investasi PLTS di Batam sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Selain Pulau Ladi, Kemenko juga memastikan Tanjung Sauh menjadi Kawasan Industri Terpadu, bukan KEK, terbaru di Kepri. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM sejak 2018-Kuartal I 2023, Tiongkok kedua terbesar penanaman modal asing (PMA).
Dengan realisasi investasi mencapai 24,55 miliar dolar AS. Dengan sebaran investasi ke Sulteng sebesar 6,88 miliar USD, Jabar 5,21 miliar USD, DKI Jakarta 1,74 miliar USD dan Banten sebesar 1,45 miliar USD. Kepri berada di peringkat 13 dan 20, PMA dan PMDN pada kuartal itu.
(*)
