Cen Ingatkan Dirjen PI Soal Jembatan Babin: Jangan Main-main Dengan Janji Pak Presiden!
angkaberita.id - Presiden Jokowi menitahkan seluruh proyek strategis nasional (PSN) tuntas sebelum 2024, paling tidak sebelum pemerintahannya berakhir di pengujung 2024. Jokowi ingin seluruh PSN memberi manfaat nyata ke warga, terutama penciptaan lapangan kerja.
Sehingga menciptakan efek ganda bagi perekonomian. Khusus Kepri, Presiden Jokowi pernah berjanji dengan proyek Jembatan Batam-Bintan. Pekan lalu, Cen Sui Lan, Jubir Kepri di DPR, mengingatkan lagi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR agar tak main-main dengan janji Presiden Jokowi itu.
Kata Cen, Jembatan Batam-Bintan harus diselesaikan secepatnya. "Jangan main-main dengan Janji Pak Presiden. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan merupakan janji kampanye Pak Jokowi pada Pilpres 2019 lalu," kata Cen mengulang penegasannya ke Dirjen PI, Herry Trisaputra Zuna, saat rapat pekan lalu.
Rapat mengevaluasi program tahun anggaran 2022 dan membahas usulan RKA tahun anggaran 2023 Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR. Saat itu, Cen juga mewanti-wanti Herry jangan sampai masa jabatan Presiden Jokowi rampung, Jembatan Batam-Bintan belum terbangun. Karena, menurutnya, berdasarkan paparan Dirjen Herry tahun 2022, Jembatan Batam-Bintan telah tahap penyelesaian transaksi.
Nantinya lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tetap dijalankan. "Proses KPBU-nya Bu, tetap berjalan. Begitu diungkapkan Pak Herry Trisaputra kepada saya dalam RDP itu," beber Cen, anggota Komisi V DPR mengulang penjelasan Dirjen PI. Cen kembali meminta kepastian pengalokasian dana pembangunan Jembatan Batam-Bintan di APBN.
Proyek Utangan
Kata Dirjen, lanjut Cen, pembiayaan tanggungan APBN menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IDB). Kabar terakhir BPIW Kementerian PUPR telah turun tangan menuntaskan readiness criteria. Gemas dengan proses berlangsung, Cen secara resmi, juga meminta Kementerian PUPR mengambil alih tanggung jawab Pemprov Kepri dalam menyiapkan data penyelidikan tanah titik pancang.
Yakni, sebanyak 16 titik dengan biaya Rp 50 miliar karena tak bisa dituntaskan Pemprov Kepri. "Makanya daripada belum jelas juga mengenai data-data penyelidikan tanah titik-titik pancang itu, saya meminta pihak Dirjen PI mengambil alih tanggung jawab," ungkap Cen, tangan kanan Airlangga Hartato, Ketum Golkar di DPP MKGR.
Cen mendorong Dirjen PI mencarikan solusi percepatan pembangunan Jembatan Batam-Bintan segera dimulai. Herry menjawab percepatan itu tanggung jawab pihaknya membicarakan dengan IDB, bank pendonor. Saat rapat kemarin, mereka bersungguh-sungguh mengikhtiarkan bergulirnya proyek Jembatan Batam-Bintan. Jika tak tertunda, kuartal II 2022, seharusnya telah lelang proyek.
Apalagi, kajian ekonomi Jembatan Batam-Bintan dipersyaratakan Kementerian PUPR telah diserahkan. Meski demikian, skenario pembebasan lahan di lokasi jembatan beberapa waktu terakhir disebut-sebut tak mulus sesuai harapan. Bahkan, sebagian berujung ke pengadilan.
(*)
