angkaberita – Pemprov Kepri melalui Dinas Koperasi dan UMKM merespon baik kebijakan pusat mengizinkan UMKM bermain usaha pertambangan. Tapi, prioritas Pemprov sekarang masih hilirisasi produk laut dan perikanan, seperti makanan beku.
Selain itu, mengacu RPJMD Kepri, Pemprov juga mengarahkan kebijakan UMKM ke rantai pasok industri. Khusus tahun 2026, UMKM diarahkan menjadi rantai pasok ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Kami terbuka dengan hal itu,” ujar Riki Rionaldi, Kadiskop dan UMKM Kepri, pekan lalu menanggapi kabar UMKM boleh menggarap usaha pertambangan. Pemprov juga akan memproses sesuai kewenangan, dan kalau perlu mengkonsultasikan ke Kementerian UMKM.
Sebelumnya Kementerian UMKM mengizinkan UMKM bermodal Rp 1 miliar menggarap usaha pertambangan lewat Permen UMKM No. 4/2025. Mereka berbagi tugas dengan Kementerian ESDM. Mereka mengurus verifikasi administrasi, Kementerian ESDM verfikasi teknis.
Rantai Pasok
Terkait detailnya, Riki mengaku belum mengetahuinya. Hanya, dia menegaskan Pemprov masih memprioritaskan kebijakan UMKM di Kepri menjadi rantai pasok. Tahun 2025, mereka turun mendampingi masuk ke kawasan industri.
Hasilnya, sejumlah UMKM katering memasok ransum makan karyawan pabrikan di kawasan industri. Nah, di tahun 2026, kebijakan serupa diteruskan. Tapi, kata Riki, targetnya ke program MBG dan Koperasi Merah Putih.
Itu, menurutnya, sejalan desain program MBG memberdayakan rantai pasok lokal, menggerakan ekonomi setempat, dengan menyerap pasokan pangan lokal. Khusus MBG, Diskop masih mempelajari skema perkongsian UMKM dengan Dapur MBG.
Sedangkan Koperasi Merah Putih, menurut Riko telah melibatkan UMKM, sebagai penyedia produk hasil UMKM di Kepri, terutama produk keunggulan lokal seperti produk perikanan. Seperti frozen food dan sejenisnya, bahkan Pemprov tengah merancang produk beku hasil laut bersertifikasi BPOM dengan kedaluwarsa di atas setahun melalui proses sterilisasi.
(*)
