angkaberita – Setelah tak mempan dengan jurus Wakil Menkeu ikut rapat Dewan Gubernur BI, pemerintah melalui Kemenkeu mengubah strategi “sinkronisasi” kebijakan fiskal dengan moneter melalui “tukar guling” petinggi. Terbaru, Presiden Prabowo mengusulkan Wakil Menkeu menjadi calon Deputi Gubernur BI.
Usulan tadi diajukan ke DPR guna keperluan fit and proper test. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui skenario terbaru pemerintah menyeiramakan kebijakan fiskal dan moneter di Tanah Air. Hanya dia tak mengungkap pasti alasannya.
“Ya, ada alasan tertentu lah,” ungkap Prasetyo, seperti detikcom tulis, Selasa (20/1/2026). Wakil Menkeu, Thomas Djiwandono merupakan satu dari tiga nama usulan pemerintah ke DPR setelah Juda Agung mundur dri jabatan Deputi Gubernur BI.
Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo. Mensesneg menjelaskan pengusulan dan pengisian jabatan Deputi Gubernur BI sesuai ketentuan berlaku. Juda, seperti diakui Menkeu Purbaya, kemungkinan bergabung ke Kemenkeu mengisi kursi ditinggalkan Thomas.
Niru Donald Trump
Langkah tadi setelah resep Menkeu Purbaya jor-joran menarik dan mengalirkan ratusan triliun duit tabungan pemerintah di BI ke perbankan pelat merah demi mendongkrak perekonomian di ujung tahun 2025. Purbaya menempu jurus tadi setelah menggantikan Menkeu Sri Mulyani.
Dalih dia saat itu, agar dunia usaha tak tercekik likuiditas karena ketiadaan uang beredar keperluan ekspansi usaha lewat intermediasi perbankan. Dalam bahasa Menkeu, pemerintah memodal perbankan agar menggerakan ekonomi di Tanah Air lewat sektor riil.
Hasilnya, untuk sebagian, perbankan justru memilih mengendapkan duit kembali ke BI, bukan jor-joran ekspansi kredit ke dunia usaha, lewat skema SRBI demi menyetabilkan nilai tukar rupiah. Pendeknya, ketimbang terjerat kredit macet, bankir main aman
Resep serupa juga terjadi di Amerika Serikat di tangan Presiden Donald Trump. Dia mendorong Federal Reserve, semacam BI di sana, menurunkan suku bunga demi menggerakan ekonomi. Tapi, Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, bergeming. Hasilnya, Trump memerintahkan Kejaksaan Agung di sana menyeret Powell ke ranah hukum. Konflik serupa juga pernah terjadi di Turkiye. (*)
