angkaberita – Jurus Pemko mendongkrak pertumbuhan Tanjungpinang, melalui belanja ASN, pada pertengahan tahun lalu agaknya gayung tak bersambut. Terbukti, berdasarkan data BPS, angka pertumbuhan ibukota Pemprov Kepri di awal Desember justru anjlok.
Wajar, saat menghadiri Konferwil AMSI Kepri pekan lalu, Sekda Zul Hidayat curhat di depan Wagub Nyanyang Pratamura. “Pertumbuhan Tanjungpinang rendah,” ucap dia. Padahal, pertumbuhan Kepri melesat tertinggi di Sumatera pada periode sama.
Data terakhir, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang, meskipun berstatus ibukota provinsi, hanya bersaing dengan Lingga. Ironisnya, Pemko memiliki sejatinya memiliki “amunisi” mendongkrak kondisi itu. Yakni, pasar dan upah rendah se-Kepri.
“Dibanding Batam, upah Tanjungpinang beda sejuta,” sebut Zul Hidayat. Tapi, hingga sejauh ini, belum satupun pemilik modal berminat berinvestasi ke Bumi Gurindam. Kemudian pasar, meskipun telah renovasi, kondisinya justru seperti tak terurus.
Kutukan Pasar Induk
Padahal, seperti diakui Wapres KH Makruf saat meresmikan setahun sebelumnya, pasar merupakan sumber duit Pemda. Belum ada gebrakan berarti Pemko mengoptimalkan kontribusi ekonomi pasar, termasuk melalui belanja ASN lewat konsumsi rumah tangga mereka.
Belum ada ikhtiar menjadikan ASN, termasuk kapasitas fiskal mereka, menjadi penggerak ekonomi pasar. Padahal, KDH dapat menjadikan mereka instrumen kebijakan, semisal lewat belanja wajib bulanan ke pasar.
Sedangkan upah rendah tak memikat investor, untuk sebagian, masuk akal karena urusan investasi di tangan BP FTZ Bintan di Tanjungpinang. Praktis, resep terakhir Pemko mendongkrak ekonomi, khususnya di tahun depan, melalui belanja pemerintah lewat sektor konstruksi.
Yakni, proyek fisik di APBD 2026 bersumber utang ke perbankan lewat sektor konstruksi. Selebihnya, berharap angina surga proyek infrastruktur dari APBN. Kabar baiknya, Pemprov jor-joran mendorong pariwisata Tanjungpinang, lewat Pulau Penyengat dan hajatan wisata.
Kontribusinya ke UMKM, termasuk retribusi parkir. Karena, untuk sebagian, skala UMKM di Tanjungpinang belum berkontribusi ke PAD. Wajar, berdasarkan kondisi tadi, Sekda curhat. Kalau inflasi merupakan gengsi KDH, pertumbuhan ekonomi menjadi tanggung jawab Sekda.
(*)
