angkaberita – Berbeda dengan tahun lalu, Kepala Daerah (KDH) di Kepri akhir tahun ini “kalang kabut” mendesain APBD tahun 2026. Selain dana transfer dari APBN terpangkas, kondisi PAD juga tak sepenuhnya sesuai harapan.
Apalagi, hampir semua, Pemda di Kepri mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan turunannya menjadi pengisi gentong PAD mereka di penerimaan APBD, termasuk Pemprov Kepri. Pada saat sama, inflasi akhir tahun menghantui mereka di tengah ancaman defisit.
Tapi, TPP ASN agaknya paling bikin “pening” mereka. Apalagi, kecuali Batam, ekonomi ASN menjadi penggeliat ekonomi daerah di Kepri. Nah, karenanya, KDH menempuh cara masing-masing, termasuk dengan berutang ke perbankan tanpa terdengar penolakan DPRD, apalagi pemangkasan dana pokir.
Ada juga memangkas TPP ASN, meski tak sebesar daerah lain. Dan, ada juga tak memangkas, tapi karena “jumlah pembaginya” bertambah sehingga berkurang. Tapi, untuk sebagian, benang merahnya serupa. Yakni, pengangkatan pegawai PPPK tahun I dan II di akhir 2024 dan awal 2025. Kabar baiknya, KDH kompak berjanji menambah kalau PAD membaik.
(*)
