angkaberita – Mendagri menegaskan pemerintah tak ingin proyek APBN ke daerah menjadi target korupsi, termasuk kepala daerah (KDH). Karenanya, Kemendagri akan melihat jejak rekam, alias track record “kebersihan” KDH sebagai syarat penyaluran program.
Sebab, pemerintah melalui kementerian tak ingin proyek APBN di daerah gagal, atau berakhir mangkrak. Dia mengungkap, terdapat proyek APBN lewat kementerian ke daerah senilai Rp 13 triliun, berupa proyek jembatan, perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
“Tapi teman-teman di daerah harus paham juga bahwa kementerian, pusat itu juga pasti juga nggak ingin programnya gagal," kata Mendagri Tito Karnavian, seperti detikcom tulis, Senin. Jejak rekam KDH, sebut dia, sangat penting.
Nah, untuk mendapatkan program APBN, jejak rekam KDH harus bagus. Kementerian, sebut dia, akan memberikan program APBN ke daerah berdasar tapisan itu. Syarat lainnya, eksekusi APBN selama ini baik, dan tidak dikorupsi. Kemudian, KDH proaktif membuat perubahan di daerah.
Target lainnya, sebut Tito, setiap program pembangunan juga membuka peluang ekonomi di daerah, sepertu UMKM. Artinya, terjadi melahirkan dampak susulan. Ujungnya, dengan sektor riil berjalan, pendapatan daerah meningkat. Sektor swasta ikut hidup.
“Persis seperti skenario pemerintah pusat, yang ingin juga daerah pendapatan tinggi, belanja tinggi," beber Mendagri. Sehingga terjadi perputaran uang di daerah, mencipatkan iklim ekonomi setempat. Uang tadi memutar swasta, dengan Pemda mempermudah ekosistem ekonomi lewat perizinan.
Kalau proyek APBN tak dapat, tapi KDH ngebet proyek, mereka dapat ngutang duit APBN dengan menjaminkan APBD. Syaratnya, tentu saja, harus mendapatkan persetujuan DPRD setempat.
(*)
