angkaberita – Kecuali labor rumah sakit, Pemprov Kepri sebaiknya mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa laboratorium tersebar di OPD dengan membentuk BUMD khusus labor. Aset labor masing-masing OPD menjadi penyertaan modal Pemprov.
Sebab, dengan bentuk BUMD, eksekusi termasuk penerapan tarif retribusi lebih fleksibel dan bersaing dengan jasa serupa dari swasta. Tapi, Pemprov harus memastikan skenario pengelolaan BUMD kelak berbeda dengan pengelolaan kapal feri Lintas Kepri.
Sebab, saat menjadi aset Dishub Kepri menguntungkan. Tapi, disebut-sebut, begitu dikelola BUMD Kepri justru tak menyetorkan deviden ke Pemprov. Selain optimalisasi retribusi dari OPD penghasil, pengelolaan bersama tadi demi menghidupkan BUMD agar mendulang keuntungan.
Saat ini, Kepri memiliki tiga BUMD, yakni PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri serta PT Energi Kepri. Nama terakhir mengelola PI Blok Migas di Natuna. “Kuncinya mau tidak Pemprov ke situ,” kata petinggi OPD Kepri berpengalaman urusan penerimaan daerah, pada satu kesempatan.
Dibanding pajak daerah, setoran PAD dari retribusi daerah memang belum optimal. Saat pajak daerah realisasi kerap over target, retribusi daerah tak pernah tembus 100 persen. Dorongan menggarap PAD retribusi daerah juga terus terdengar, termasuk dari DPRD Kepri.
Potensi retribusi daerah dari jasa labor juga tak kecil. Semisal dari Dinas PUPR atau DLHK. Belum lagi OPD penghasil lainnya. Selama ini, kendala optimalisasi retribusi jasa labor di OPD, bukan hanya (1) Kebutuhan investasi peralatan atau instrumen penunjang, tapi juga (2) Anggaran operasional menyatu dengan OPD.
Karena bersifat jasa berimbal langsung, retribusi menyaratkan investasi dari Pemprov dulu, semisal penyediaan alat uji labor. Kemudian juga anggaran operasional, istilahnya SPPD, ASN mendata dan melayakani jasa labor. Nah, dengan BUMD, optimalisasinya lebih terkendali. Apalagi, skema BUMD juga memungkinkan melibatkan pihak ketiga.
(*)
