angkaberita – Sehabis perombakan kepala OPD akhir Mei, Gubernur Ansar tak menampik kemungkinan mereorganisasi jumlah OPD sekarang di Pemprov Kepri. Kecuali penambahan tiga OPD baru, Gubernur Ansar gagal meleburkan sejumlah OPD di tahun 2021 gegaran penolakan DPRD Kepri, termasuk Golkar.
Sekarang? Jika Gubernur Ansar berhasrat merombak OPD, sekarang merupakan waktu tepat. Selain kepentingan efisiensi, juga demi menyelamatkan APBD Kepri ke depan. Langkah itu, untuk sebagian, juga akan lebih diterima di kalangan ASN Pemprov dibanding pemangkasan TPP mereka.
Sebab, dengan melebur sejumlah OPD, semisal pakai skenario tahun 2021, tak sedikit duit APBD Kepri dapat dihemat. Saat itu, Ansar hendak melebur Disperindag dengan Dinas Koperasi. Kemudian Dispar dengan Disbud. Hasilnya, Ansar hanya sukses menambah beban belanja APBD Kepri.
Perintah RPJMD?
Yakni, lewat penambahan tiga OPD baru, yakni Badan Penghubung, Badan Perbatasan dan Badan Diklat. OPD terakhir, meskipun mati suri, sebenarnya berpotensi menjadi sumber PAD lewat diklat kapasitas ASN tanpa perlu ke luar daerah.
Nah, kalau Ansar ingin kembali merealisasikan hasrat di tahun 2021 sekaligus menyetabilkan kondisi APBD Kepri hingga ujung masa jabatan. Skenarionya, untuk sebagian, perampingan besar-besaran. Rumpun tupoksi dapat menjadi pintu masuk peleburan, dengan sandaran RPJMD Kepri barusan ketuk palu.
Gubernur Ahmad Luthfi sehabis pulang dari Kepri sukses mereorganisasi OPD di Pemprov Jateng. Dengan perampingan drastis OPD, curhat Sekdaprov Adi Prihantara terkait alasan Pemprov bakal berutang guna membiayai pembangunan ketimbang dituding APBD habis buat gaji ASN juga menjadi bukti ke publik, persepsi itu keliru.
(*)