angkaberita - Kalau proyeksi pertumbuhan PAD di RPJMD 2025-2029, kini DPRD Kepri tengah bahas Ranperdanya, sekadar main aman dengan penambahan belasan miliar per tahun, dapat dipastikan Gubernur Kepri selanjutnya akan pusing kepala tujuh keliling.
Sebab, bukan hanya Pemprov lewat APBD tahun 2027 harus membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen di belanja daerah, tapi juga Menkeu Sri Mulyani telah curhat ke depan Pemda di Tanah Air, termasuk Kepri, akan dilibatkan menanggung beban pembayaran pensiunan PNS.
Sebab, seperti CNN Indonesia tulis, Menkeu mendaku APBN selama ini menanggung anggaran uang pensiunan PNS Pemda sebesar Rp 976 triliun. Nah, ke depan Menkeu berharap pusat dan daerah burden sharing dengan Pemda ikut memikul beban pembayaran bulananya.
PT Taspen, BUMN pembayar pensiunan PNS, telah ke Pemprov Kepri. Sekdaprov Adi Prihantara menyambut mereka. Kabar tadi bersamaan dengan kebijakan pemerintah menerapkan skema pensiun fully funded, kebalikan dari sistem pay as you go sekarang.
Konsekuensinya, setiap PNS akan dikenalan iuran pensiunan lebih besar dari iuran Taspen selama ini. "Makanya itu masuk mengenai (temuan) BPK Rp 976 triliun yang sebagai kewajiban jangka panjang, ini juga menjadi perhatian kita,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.
“Karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali dari belanja pensiun," beber dia, Kondisi itu, lanjut dia, menjaid pekerjaan rumah bersama pusat dan Pemda. Sebab berpotensi menjadi tantangan fiskal ke pusat. Karena itu, Pemda nantinya harus ikut menanggung beban itu.
(*)