angkaberita - Selain gaji, KDH di Kepri berhak dana taktis keperluan operasional tahun mereka. Kemenkeu telah tetapkan besarannya mengacu realisasi PAD bersangkutan. Di APBD-P, gegara opsen pajak, Pemprov memangkas target penerimaan sebesar Rp 200 miliar. Ansar-Nyanyang takut gagal?
Kecuali mereka, publik hanya dapat menebak-nebak saja jawabannya. Tapi, jika PAD menjadi acuan dana taktis KDH, pertanyaan itu masuk akal. Sebab, kinerja PAD sesungguhnya bukan semata kinerja Bapenda atau OPD Penghasil, tapi lebih dari itu kinerja KDH.
Terbukti, meskipun Kepri berstatus FTZ dan memiliki tiga KEK serta banjir PSN, tapi dalam Ranperda RPJMD 2025-2029, Ansar-Nyanyang kurang nyali menargetkan proyeksi PAD lima tahun ke depan. DPRD Kepri lewat Fraksi Nasdem saat pandangan terhadap Ranperda menangkap gelagat itu.
Ujungnya, Nasdem tak cukup yakin dengan tekad Ansyar-Nyanyang merealisasikan visi dan misinya lewat eksekusi APBD selama lima tahun ke depan, terutama pembiayaan program strategis. Sebab, dengan proyeksi PAD di APBD-P sebesar Rp 1,7 triliun, dan di akhir tahun 2030 proyeksi PAD sebesar Rp 1,8 triliun.
Kata Onward Siahaan, anggota Fraksi Nasdem, PAD Kepri hanya tumbuh rerata per tahun sebesar Rp 14 miliar. Nah, jika dibandingkan dengan klaim BPS Kepri kapasitas PDRB per kapita lebih tinggi dari Brazil, proyeksi tadi jelas “takut gagal” dengan potensi ekonomi di Kepri.
(*)