angkaberita – Jika ingin target pertumbuhan 8 persen terealisasi, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus segera membereskan pekerjaan rumah di sektor investasi, termasuk kenaikan harga gas industri. Selebihnya deregulasi aturan penghambat investasi.
Seperti lahan, energi, dan izin lingkungan. Sebab, hampir 120 kawasan industri di Tanah Air masih menghadapi persoalan hambatan proses investasi. Mereka tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI). Mereka mengeluhkan hambatan investasi.
“Ada (hambatan investasi) biaya tinggi, termasuk gas, dan lambannya perizinan seperti AMDAL,” ungkap Ahmad Makruf, Ketum HKI, seperti kontan.co tulis, Jumat (19/6/2025). Dia menegaskan perlunya langkah konkret memperkuat ekosistem kawasan industri mengejar target pertumbuhan 8 persen.
Kepada pemerintah, HKI meminta payung hukung lebih kuat, termasuk pasal khusus dalam UU Perindustrian ke depan. Sebab, klaim dia, tugas HKI berat. Yakni, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Karenanya, HKI berdialog dengan sejumlah kementerian.
Seperti Kementerian ESDM, KLH dan ATR/VPN. Mereka mengurus energi, Amdal dan lahan. HKI berharap Satgas Percepatan Investasi menerbitkan SK resmi demi efektivitas percepatan investasi. Makruf lantas menyodorkan sinergi HKI dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian demi mengawal proses investasi.
Selain birokrasi di pusat, Makruf juga menyinggung rezim perizinan investasi di Pemda. Nah, target dia menakhodai HKI di antaranya menginisiasi terbentuknya BKIN di bawah Kementerian Perindustrian. Sebelum ini, HKI juga mengeluhkan aksi premanisme penghambat investasi. (*)
