angkaberita – Menkopolkam membeberkan temuan inteliten keuangan mereka. Per November 2024, transaksi penyelundupan alias smokel di Tanah Air empat tahun terakhur mencapai Rp 216 triliun. Modus penyelundup beragam, termasuk mengakali celah status FTZ. Lokasi tapal batas menjadi pintu masuk.
Di Kepri, lokasi FTZ di Batam, Bintan dan Karimun. Menkopolkam Budi Gunawan, seperti detikcom tulis, akibat penyelundupan massif, produk lokal sulit berkembang. Modus mereka, sebut mantan Kepala BIN, telah di tangan pemerintah.
Selain ketidaksesuaian dokumen, dan ekspor impor illegal, juga penyalahgunaan status Free Trade Zone (FTZ), termasuk mekanisme pencucian uang. Presiden Prabowo lewat Mensesneg Prasetyo mengungkap alasan dia menunjuk anak buahnya di Kopassus membereskan Ditjen Bea Cukai.
Bidik Beking Penyelundup
“Kenapa Bea Cukai dari unsur TNI, (karena) itu membutuhkan sosok memang harus berani. Karena di situ (Bea Cukai), mohon maaf, sesuatu yang sebenarnya kurang enak disampaikan, tapi semua paham banyak pelanggaran masuknya melalui jalur Bea Cukai,” beber tangan kanan Prabowo itu.
Djaka Budi Utama, Dirjen Bea Cukai baru, pernah Inpektur Jenderal Kemenhan dan Sestama BIN. “Substansinya kita ingin bekerja keras meningkatan pendapatan, dengan penertiban-penertiban, dengan mempermudah, menderegulasi sesuatu yang mempersulit,” sebut Prasetyo.
Prabowo disebut percaya Djaka. Selamat Ginting, akademisi sekaligus analis militer, mengamini pernyataan Mensesneg. Sebab, mafia penyelundupan menggerogoti pendapatan negara. Praktinya, lewat beking (backing). Ujungnya, terjadi persaingan usaha tidak sehat.
Soleman B. Ponto mengamini kondisi itu. Kepala BAIS tahun 2021 blak-blakan menyebut praktik penyelundupan di KM Kelud. Nah, kapal kelolaan PT Pelni melayari sejumlah rute, termasuk Batam. Di Tanah Air, bukan kali pertama jenderal tentara menjabat Dirjen Bea Cukai.
(*)
