angkaberita - Perseteruan kalangan dokter tergabung di IDI dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin agaknya belum mereda. Terbaru, rencana Menkes mengizinkan dokter umum membantu persalinan sesar di daerah terpencil, alias 3T, memancing reaksi pentolan IDI.
Dokter tergabung di POGI paling lantang menentang, meskipun Ketum IDI sendiri tak menolak sepanjang sebagai pilihan terakhir, dengan syarat kondisi gawat darurat. Kemenkes disebut segera membuat regulasinya demi mengatasi kesenjangan dokter spesialis kandungan di perkotaan dan perdesaan.
"Nanti spesialis obgin apakah ada di 514 kabupaten kota? Kalau dia cuma ada di 200, yang 300 gimana? Kalau saya, 300 dokter umumnya diajarin dong boleh," kata Menke Budi dalam video beredar di medsos.
Ketum POGI, dr Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, tidak setuju usulan Menkes. Sebab berisiko ke pasien. Dia lantas menyodorkan kondisi-kondisi hanya dokter spesialis dapat menangani, seperti mengangkat Rahim dalam persalinan tak normal.
“Kenapa bahaya? Berart apa? kita mengorbankan keselamatan pasien dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kompetensi medis berjenjang," tegas Yudi, seperti detikcom tulis, kemarin. Ketum PB IDI, Slamet Budiarto mengatakan seharusnya usulan tadi bukan prioritas, tapi pilihan terakhir.
Dokter Afirmasi Kepri
Kemenkes dapat mengatasi kesenjangan dengan pemetaan dan pendistribusian dokter spesial. Jika tak sanggup, baru mencoba alternatif melatih dokter umum membantu persalinan sesar. Dengan catatan, dalam kasus gawat darurat saja. "Jadi alternatif terakhir,” kata Slamet, seperti merdeka.com tulis, kemarin.
Di Kepri, Pemprov berencana memberikan beasiswa ke dokter umum mengambil spesialis. Program bertahap mulai tahun 2026, dengan menganggarkan per dokter Rp 800 juta selama empat tahun. Targetnya 80 dokter spesialis baru guna memenuhi kebutuhan di 13 rumah sakit di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Kini, seperti diakui Kadinkes Kepri Bisri, terdapat 40 dokter spesialis tengah pendidikan. Nah, beasiswa Pemprov tadi melengkapi kekurangan tadi. Kepri sendiri kekurangan dokter spesialis di bidang bedah, radiologi, dan anak. Kemudian dokter spesilais saraf dan jantung.
Di Kepri, dokter spesialis menumpuk di Batam dan Tanjungpinang, dengan terbanyak di Batam. Sedangkan Lingga paling sedikit dokter spesialis, kemudian di Anambas dan Natuna. Ketentuan UU Kesehatan terbaru, Pemda lewat APBD masing-masing wajib mengalokasikan anggaran khusus kesehatan, meskipun tak harus sebesar 10 persen lagi.
(*)
