angkaberita - Wagub Nyanyang Haris Pratamura agaknya bukan Wakil Gubernur Kepri biasa. Jika melihat sepak terjang dia sebulan terakhir sejak pelantikan, dia terbilang duet selevel Gubernur Ansar. Keduanya nyaris saling mengisi, bahkan seperti terkesan berbagi peran di depan publik.
Isu kebijakan ekonomi semisal, keduanya getol mendorong investasi lewat pemanfaatan lahan tidur di Kepri. Keduanya juga turun merangkul kalangan pengusaha dan instansi struktural di Kepri demi memuluskan rencana itu. Nyaris apa dilakukan Gubernur Ansar, Wagub Nyanyang juga lakukan.
Kemudian mereka juga berusaha meyakinkan semua kalangan, termasuk sejawat mereka di Pemko/Pemkab, soal pentingnya investasi bagi perekonomian Kepri di tengah kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Bedanya, Wagub Nyanyang memiliki gambaran soal pengelolaan Dompak.
Sedangkan Gubernur Ansar, dalam banyak kesempatan, menekankan perlunya FTZ Bintan-Karimun menyeluruh, bukan enclave seperti sekarang. Tersirat, targetnya seperti ingin mengembalikan kewenangan DK FTZ Batam ke Gubernur Kepri, bukan di tangan Menko Perekonomian seperti sekarang.
Langkah ke situ, untuk sebagian, lewat Ranperda RTRW kini tengah pembahasan dengan DPRD Kepri. Melengkapi revisi Perda itu, Pemprov juga mengajukan Ranperda Insentif Investasi dan Ranperda Ketertiban Umum. Insentif memberikan kemudahan investasi, sedangkan Ketertiban memberikan jaminan berinvestasi.
Soal kemasyarakat, keduanya juga seperti berpacu dengan agenda masing-masing. Gubernur Ansar dengan berkeliling kabupaten/kota. Sedangkan Wagub Nyanyang dengan lebih sering menerima perwakilan warga, termasuk mereka tergabung di paguyuban. Meski dinamis, sebulan mereka bekerja saling melengkapi.
Namun, untuk sebagian, di sejumlah isu menjadi perhatian publik, semisal pemangkasan TPP dan THR atau efisiensi birokrasi, Wagub Nyanyang tak sungkan berkomentar. Sedangkan Gubernur Ansar agaknya seperti mendelegasikan ke Sekdaprov Adi Prihantara. Nyaris tiada lagi agenda kunjungan ke SMA/SMK seperti periode sebelumnya.
Suasana Kebatinan
Pendeknya, setidaknya hingga sebulan sejak pelantikan, mereka berdua terlihat guyub dan kompak menakhodai Pemprov Kepri. Kecuali mereka berdua, tiada satupun publik mengetahui suasana kebatinan merek sesungguhnya setelah resmi menjabat dengan kuasa dan kewenangan masing-masing. Juga dengan ekosisistem bernilai plus minus bagi masing-masing mereka.
Persamannya, Ansar-Nyanyang sama-sama sarjana ekonomi sekaligus menggamit gelar magister dengan kompetensi berbeda. Keduanya juga berpengalaman legislatif dan eksekutif, meskipun Ansar selangkah lebih berpengalaman. Nyanyang berkarir di DPRD Batam dan DPRD Kepri. Ansar Bupati Bintan dan DPR RI.
Ekosistem investasi cara terbaik melihat dinamika suasana kebatinan mereka. Pertama, BP Batam menjadi mitra strategis mereka mengelola investasi di FTZ Batam Bintan Karimun. Koneksi pengaruh mereka juga sebanding sejak terbit Perpres terbaru Wakil Walikota ex officio Wakil Kepala BP Batam. Ansar dekat dengan Amsakar, bukan karena sama-sama memiliki nama tambahan Ahmad.
Tapi, Amsakar maju ke Pilwako Batam lewat sokongan Golkar. Sedangkan Li Claudia kader Gerindra seperti Nyanyang. Di BP Batam, pengarus Gerindra dan Golkar terlihat. Tradisi menempatkan polisi dan tentara di jabatan deputi juga terus berlanjut.
Di level FTZ, Gubernur Ansar menempatkan orang kepercayaan di FTZ Bintan dan FTZ Tanjungpinang dengan latar belakang nyaris sama. Yakni, sama-sama memiliki jaringan di Kejaksaan. Sedangkan Nyanyang, sepertinya kebetulan, sama-sama berakar budaya Pasundan dengan Kapolda Kepri. Lewat Perda Ketertiban Umum, kepolisian akan memainkan peran kunci bagi kinerja investasi Kepri ke depan.
Pendeknya, soal koneksi politik, Ansar-Nyanyang tak perlu diragukan. Di DPRD Kepri, Gerindra di kursi ketua. Sedangkan wakil Golkar di kursi pimpinan berstatus istri. Kondisi itu, untuk sebagian, seperti menegaskan piawainya Ansar melewati labirin politik Kepri. Meskipun Nyanyang juga tak bisa dipandang sebelah mata.
Sebab, lewat MK, dia dapat memenangi sengketa dengan tokoh politik belakang layar di Batam saat penentuan tiket kursi Gerindra ke DPRD Kepri di Pileg 2019. Kini, tantangan mereka berdua ialah memastikan suasana kebatinan terlihat sekarang berlanjut hingga tuntas lima tahun, bukan sebatas 100 hari sejak pelantikan. Cukup periode perang dingin Ansar-Marlin, tak perlu menengok jauh ke belakang.
(*)
